Salingka Media, Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmennya dalam memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Bupati Eka Putra, S.E., M.M., membuka secara resmi acara yang digelar di Aula Kantor PKK Tanah Datar, Jumat (22/08/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara nasional.
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah amanat konstitusi yang harus diprioritaskan oleh seluruh elemen pemerintahan. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan data yang akurat dan berkelanjutan untuk memastikan program pembangunan nasional berjalan sinergis, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. “Data yang valid adalah acuan utama agar bantuan dapat tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan data terkini, di mana saat ini ada 12.483 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 23.834 KPM yang mendapatkan bantuan sembako dari Kementerian Sosial. Ia menyoroti perlunya verifikasi ulang data tersebut. “Kita berharap, tidak ada lagi kita melihat penerima bantuan yang memakai perhiasan emas berukuran besar atau mengendarai kendaraan mewah,” ujar Bupati Eka Putra, sambil menekankan pentingnya tugas ini bagi para petugas pendataan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Tanah Datar, Drs. Hendra Setyawan, M.Si., menyampaikan laporan bahwa Rakor ini adalah bagian dari upaya pelaksanaan program bantuan dan pemberdayaan sosial yang lebih efektif. “Kementerian Sosial RI telah menerjemahkan instruksi tersebut dengan menyesuaikan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) dan menonaktifkan KPM yang tidak layak,” jelasnya.
Untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sosialisasi ini menjadi krusial bagi entitas pengguna dan pelaksana pemutakhiran data bansos. Hendra menyebutkan, peserta yang hadir terdiri dari 4 orang penyelenggara SLRT kabupaten, 79 fasilitator SLRT nagari, dan 5 koordinator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
Sementara itu, apresiasi datang dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Diwakili oleh Sekretarisnya, Drs. Suyanto, ia memuji pengelolaan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Tanah Datar yang dinilainya sudah sangat baik. “Bahkan provinsi banyak belajar dari Tanah Datar,” kata Suyanto. Ia juga menyoroti keunggulan di Tanah Datar, yakni keberadaan Petugas Register Nagari (PRN) yang mempercepat birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan Rakor ditutup dengan sesi penyampaian materi dari Dinsos Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial PPPA Tanah Datar, serta diskusi mengenai aplikasi SIKS NG, menegaskan langkah konkret Pemkab Tanah Datar dalam mewujudkan bantuan sosial yang lebih transparan dan adil.
