Salingka Media – Intensitas hujan yang tinggi dan cuaca buruk yang tidak menentu belakangan ini telah memicu serangkaian peristiwa alam yang merugikan di wilayah Sumatera Barat. Situasi ini menuntut respons cepat dari pemangku kebijakan untuk meminimalisir risiko yang lebih besar bagi masyarakat. Rentetan kejadian ini menjadi sinyal kuat bahwa kewaspadaan tingkat tinggi sangat diperlukan dalam menghadapi sisa tahun 2025.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya mengambil langkah tegas dengan menetapkan status siaga bencana Sumbar yang berlaku hingga bulan Desember 2025 mendatang. Keputusan krusial ini diambil menyusul laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mencatat kerusakan signifikan di berbagai titik. Langkah ini juga merespons peringatan dini dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan berlangsung panjang sejak awal November hingga akhir tahun nanti.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga hari Senin, tercatat ada tujuh kabupaten dan kota dari total 19 wilayah administratif di Sumatera Barat yang terdampak cukup parah. Bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, genangan air yang tinggi, angin kencang, hingga tanah longsor mendominasi laporan kerusakan di lapangan.
Ilham Wahab selaku Juru Bicara BPBD Sumbar merincikan wilayah yang menderita kerusakan terparah meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, Kota Pariaman, dan Kabupaten Solok. Menurutnya, ketujuh daerah ini mengalami eskalasi bencana yang beruntun dan membutuhkan penanganan prioritas.
“Fokus kejadian di tujuh lokasi tersebut sangat beragam, mulai dari banjir bandang yang menerjang permukiman, banjir genangan yang melumpuhkan aktivitas, terjangan angin kencang, hingga longsor di area perbukitan,” papar Ilham dalam keterangannya.
Dari seluruh wilayah yang terdampak, Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah dengan tingkat kerusakan paling ekstrim. Data sementara menunjukkan ratusan rumah warga terendam banjir yang memaksa ratusan jiwa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kerusakan tidak hanya menyasar hunian pribadi, namun juga menghantam fasilitas publik yang vital.
Ilham mengungkapkan bahwa estimasi kerugian materiil akibat bencana di Padang Pariaman saja sudah menyentuh angka Rp4 miliar. Angka ini mencakup kerusakan pada infrastruktur krusial seperti jalan raya, jembatan penghubung, saluran irigasi pertanian, hingga bangunan sekolah.
Sementara itu, kondisi di Pesisir Selatan juga tidak kalah memprihatinkan. Banjir di wilayah ini sempat menutup akses jalan nasional. Terputusnya akses ini berdampak langsung pada terhambatnya mobilitas warga dan tersendatnya arus distribusi logistik antar daerah.
Penetapan status siaga bencana Sumbar ini bukanlah tanpa alasan yang kuat secara ilmiah. Fenomena ini sejalan dengan analisis meteorologi yang menunjukkan adanya aktivitas Monsun Asia yang signifikan. Pergerakan angin ini membawa aliran massa udara basah dari Samudra Hindia yang kemudian bertemu dengan topografi pegunungan Bukit Barisan.
Pertemuan massa udara ini memicu pembentukan awan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama. Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 300.2/1.301/BPBD-2025 tertanggal 24 November 2025. Surat tersebut berisi instruksi keras kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi lonjakan potensi bencana dalam sepekan ini.
Pihak BPBD menekankan bahwa data kerusakan yang ada saat ini masih bersifat sementara. Mengingat curah hujan yang masih terus mengguyur hampir seluruh wilayah Sumatera Barat, potensi bertambahnya jumlah kerusakan maupun korban terdampak masih sangat terbuka.
Ilham Wahab mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. “Pantauan terkini menunjukkan hujan masih merata di hampir seluruh wilayah Sumbar. Kami meminta masyarakat, khususnya yang bermukim di bantaran sungai dan area dengan kemiringan curam, untuk meningkatkan kewaspadaan,” tegasnya.
Pemerintah provinsi bersama BPBD kini terus mengintensifkan pemantauan 24 jam dan menyiagakan personel serta peralatan untuk mengantisipasi bencana susulan. Langkah mitigasi dan evakuasi menjadi prioritas utama dalam masa status siaga bencana Sumbar ini demi keselamatan warga.
