Pemerintah Pusat Perkuat Penanganan Karhutla di Sumatera Selatan: Kunjungan BNPB dan KLHK Tegaskan Komitmen

Pemerintah Pusat Perkuat Penanganan Karhutla di Sumatera Selatan Kunjungan BNPB dan KLHK Tegaskan Komitmen
Pemerintah Pusat Perkuat Penanganan Karhutla di Sumatera Selatan Kunjungan BNPB dan KLHK Tegaskan Komitmen – Foto : Humas BNPB

Salingka Media – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi agenda mendesak bagi pemerintah pusat dan daerah, terutama saat enam provinsi telah mengumumkan status siaga-tanggap darurat hingga akhir Juli 2025. Wilayah-wilayah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur menjadi prioritas utama. Situasi ini mendorong Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., untuk kembali terjun langsung ke lapangan, kali ini mengunjungi Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (29/7), setelah sebelumnya berada di Riau pada pertengahan Juli.

Di Sumatera Selatan, fokus utama kunjungan Kepala BNPB adalah mengendalikan api yang mulai muncul di beberapa titik, seperti di Kabupaten Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Ilir, dan Muara Enim. Yang menarik, kunjungan kali ini terasa istimewa karena Kepala BNPB didampingi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Kehadiran dua pucuk pimpinan ini menjadi representasi kuat komitmen pemerintah pusat untuk mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat bencana, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Strategi Komprehensif dan Pengerahan Sumber Daya

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 31 Oktober 2025, mengingat data per 29 Juli 2025 menunjukkan 47 hektare lahan mineral dan gambut telah terbakar dan mengeluarkan asap. Merespons kondisi ini, Kepala BNPB dan Menteri Lingkungan Hidup berinisiatif menggelar “Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan” secara besar-besaran di lapangan upacara Griya Agung. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah instansi pemangku kepentingan se-Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB dan Menteri Lingkungan Hidup, bertindak sebagai inspektur apel, didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Apel siaga darurat ini juga menjadi ajang pamer kekuatan dan kesiapan. Berbagai peralatan alutsista, mulai dari perangkat komunikasi, kendaraan taktis pemadaman darat, pesawat nirawak, sistem monitoring cuaca, hingga alat pemadam darat yang ringan dan berat, semuanya digelar. BNPB bahkan mengerahkan satu unit helikopter patroli jenis Dauphin PK-VPD EC155-B1 untuk memantau langsung titik panas dan api dari udara. Setelah apel, Kepala BNPB, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, dan Pangdam II/Sriwijaya melakukan patroli udara selama kurang lebih satu jam.

Upaya Pemadaman dan Dukungan Pusat

Patroli udara menggunakan helikopter Dauphin PK-VPD memungkinkan rombongan memantau langsung titik api di Desa Petar Luar, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Selama pemantauan, terlihat helikopter water bombing berulang kali beroperasi membantu pemadaman yang juga didukung oleh satgas darat. Satgas darat, yang terdiri dari BPBD Kabupaten Muara Enim, Manggala Agni, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api, telah berjuang memadamkan api selama tiga hari. Meskipun enam hektare lahan telah terbakar, empat hektare di antaranya masih dalam proses pemadaman.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, dalam amanatnya, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta apel atas semangat dan dedikasi mereka sebagai satgas karhutla. Hanif menyoroti hasil positif penanganan kebakaran hutan dan lahan selama sepekan terakhir (20-28 Juli), di mana jumlah hotspot di Sumatera Selatan cenderung menurun, meski berfluktuasi. Ia mengingatkan agar kesiapsiagaan tetap ditingkatkan, terutama menjelang sepuluh hari pertama bulan Agustus yang diprediksi menjadi puncak musim kemarau dengan potensi hujan minim di Sumatera Selatan. Pencegahan tetap menjadi prioritas utama, dan penanganan darurat harus dimaksimalkan jika titik api muncul.

Baca Juga :  BNPB Catat Gempa di Poso, Longsor di Brebes, dan Karhutla Meluas di Sumatra hingga Kalimantan

Kepala BNPB, dalam kesempatan terpisah, menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui BNPB untuk terus mendukung upaya penanganan karhutla. Dukungan ini mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing dari udara. Menurutnya, OMC yang telah dilaksanakan sepekan terakhir berhasil menurunkan hujan ringan hingga sedang di Palembang dan sekitarnya, yang diharapkan mempercepat pemadaman. OMC dan water bombing saling melengkapi; OMC untuk membangkitkan hujan dan water bombing untuk memadamkan api di lokasi yang tidak terjangkau satgas darat atau saat OMC tidak memungkinkan.

Peran Satgas Darat dan Penegakan Hukum

Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak lepas dari peran penting personel gabungan satgas darat, yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Tagana, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga dunia usaha. Mereka adalah garda terdepan yang siap siaga melakukan monitoring, kaji cepat, pemadaman, hingga pendinginan di lapangan, bahkan hingga malam atau pagi hari, berjuang melawan medan dan waktu.

Hampir semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan kini memiliki satgas darat. BNPB telah mendukung mereka dengan bantuan peralatan memadai, termasuk sepeda motor karhutla roda dua, motor pemadam roda tiga, pompa jinjing, APD karhutla, dan alat pelindung wajah khusus pemadam. BNPB juga berencana membentuk satgas baru dari unsur TNI dan Polri hingga ke tingkat desa/kelurahan.

Pada rapat evaluasi pasca-apel, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BNPB menyampaikan pesan tegas: “Berani membakar, bui menanti.” Mereka menekankan bahwa karhutla sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Sebagai bukti, Kepala BNPB menyebutkan 35 kejadian di Riau telah diusut, dengan 44 orang ditetapkan sebagai tersangka. Menteri Lingkungan Hidup juga meminta TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan, demi memberikan efek jera dan pemahaman kepada masyarakat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Sumatera Selatan kini berada dalam status siaga yang diperkuat dengan aksi nyata di lapangan. Strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga penegakan hukum, menjadi kunci meredam ancaman karhutla. Semua pihak diimbau untuk tetap waspada, terutama menjelang puncak musim kemarau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *