Salingka Media – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru saja mengadakan pertemuan koordinasi untuk mempersiapkan pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS). Tujuan utama dari pemasangan EWS ini adalah untuk mengantisipasi dampak bencana banjir lahar dingin yang terjadi setelah erupsi Gunung Marapi, yang terletak di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Provinsi Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menjelaskan bahwa pemasangan sistem peringatan dini ini merupakan komitmen pusat terhadap tiga kabupaten yang terdampak banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 lalu. Ketiga wilayah tersebut adalah Kabupaten Padang Panjang, Agam, dan Tanah Datar. Raditya berharap pemerintah provinsi dan kabupaten serta partisipasi masyarakat setempat turut berperan dalam pemasangan dan pemeliharaan instrumen peringatan dini ini.
Menurut Raditya, pemasangan sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menjadi contoh kasus yang baik. Modalitas yang sudah dimiliki masyarakat setempat akan sangat membantu dalam memahami dan merespons peringatan dini.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh, menekankan pentingnya pemasangan instrumen peringatan dini untuk mengantisipasi potensi bencana yang masih bisa terjadi di wilayah terdampak. Ia menyebutkan bahwa masih ada sekitar 700 ribu meter kubik material vulkanik pascaerupsi Gunung Marapi yang harus diwaspadai.
Sistem peringatan dini ini akan mengintegrasikan berbagai informasi seperti cuaca, aktivitas gunung api, getaran, dan sensor cuaca. Informasi ini akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan dan langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana.
Udrekh dan tim, dengan dukungan BPBD Provinsi Sumbar, akan melakukan survei sebagai langkah awal pemasangan alat peringatan dini. Data dan informasi spasial pascabencana lahar dingin akan membantu tim dalam menentukan titik pemasangan perangkat sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Udrekh juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat. Sistem peringatan dini tidak hanya terdiri dari perangkat teknologi, tetapi juga memerlukan pemahaman dan tindakan dini dari masyarakat ketika mendengar bunyi sirine peringatan dini. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan agar masyarakat turut merawat perangkat tersebut, sehingga fungsinya dapat berkelanjutan.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar dan jajaran, serta perwakilan dari direktorat di lingkungan BNPB dan Tatonas. Untuk rencana survei, Udrekh menjelaskan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan dalam masa transisi darurat, dengan penentuan titik sensor dan sirine serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Hari ini, Senin (10/6), Deputi Bidang Sistem dan Strategi serta Deputi Bidang Pencegahan BNPB akan bertemu dengan Gubernur Sumbar untuk membahas persiapan pemasangan sistem peringatan dini. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat dan harapan adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.
Terkait bencana banjir lahar dingin di beberapa kabupaten, data BNPB per 29 Mei 2024 mencatat korban meninggal dunia sebanyak 63 orang dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang. Operasi pencarian oleh tim SAR gabungan telah dihentikan pada 8 Juni 2024. Total kerusakan pada sektor pemukiman mencapai 503 unit, dengan rincian 126 unit rusak berat, 43 unit rusak sedang, dan 334 unit rusak ringan.