Salingka Media – Banjir melanda lahan perkebunan masyarakat di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) akibat pembangunan tanggul oleh PT Bakrie Pasaman Plantation (PT BPP). Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasbar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama masyarakat dan pihak PT BPP melakukan mediasi dan peninjauan lapangan pada Senin (13/5) dan Selasa (14/5).
Mediasi tersebut membahas mengenai dampak aktivitas pembuatan tanggul PT BPP yang mengakibatkan banjir, dokumen DELH PT BPP di Air Balam, serta beberapa hal lainnya seperti pelestarian situs Cagar Budaya Makam Tuanku Lanang Bisai Raja Air Bangis, pembebasan lahan sempadan sungai, dan kompensasi bagi petani yang terdampak.
Hasil mediasi ditindaklanjuti dengan verifikasi dan peninjauan lapangan untuk melihat langsung kondisi lahan yang terendam banjir. Plt. Kepala DLH Pasbar, Ziad Abdul Rozak, menegaskan bahwa Pemkab Pasbar akan mencarikan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
Masyarakat yang terdampak banjir meminta agar PT BPP membuka tanggul, mengganti bibit sawit yang mati, dan membayar kompensasi atas gagal panen. Mereka juga meminta agar PT BPP tidak menanami sawit di sekitar Makam Lanang Bisai dan membuka kembali akses jalan ke makam tersebut.
Ziad Abdul Rozak mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya agar banjir tidak kembali merendam lahan petani Air Bangis. Ia juga menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat akan ditampung dan disampaikan kepada manajemen PT BPP.
Perwakilan PT BPP, Dani, mengatakan bahwa pihaknya akan meneruskan masukan masyarakat ke manajemen perusahan terkait dengan Water Management System di Air Balam Estate. Ia juga berterima kasih atas masukan dari Pemkab Pasbar, kecamatan, dan masyarakat terkait tanggul yang telah dibangun PT BPP.