Lampung – Ribuan warga Lampung, dari berbagai lapisan masyarakat, turun ke jalan untuk menggelar aksi damai menolak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Aksi tolak kenaikan tunjangan DPR di Lampung ini berlangsung serentak di empat wilayah berbeda pada Senin (1/9/2025). Meskipun dihadiri oleh ribuan massa, seluruh rangkaian kegiatan unjuk rasa berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif.
Aksi terbesar berlangsung di halaman DPRD Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, yang diperkirakan dihadiri oleh sekitar 7.000 peserta. Sementara itu, di tiga wilayah lainnya—Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan—jumlah peserta berkisar antara 200 hingga 300 orang. Mereka datang dari beragam elemen, mulai dari mahasiswa, komunitas ojek online, buruh, hingga para petani, semuanya bersatu menyuarakan satu penolakan yang sama.
Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Yuni, kondisi keamanan tetap terkendali dengan baik sejak awal dimulainya aksi hingga massa membubarkan diri pada sore hari. “Alhamdulillah, seluruh aksi di empat titik ini berjalan dengan aman, tertib, dan tidak ada satu pun kericuhan yang terjadi,” ujar Kombes Pol Umi Yuni. Pihak kepolisian sangat mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh para peserta aksi damai tolak kenaikan tunjangan DPR di Lampung.
Kombes Pol Umi Yuni menambahkan, “Kami berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memilih jalan damai dalam menyampaikan aspirasi mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat Lampung mampu menjaga nilai-nilai demokrasi dengan cara yang bermartabat.” Aksi damai ini menjadi contoh bagaimana aspirasi rakyat dapat disalurkan tanpa harus menimbulkan kekacauan.
Terkait tuntutan massa, Kombes Pol Umi Yuni memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. “Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur, semua masukan yang diterima hari ini akan dikirimkan ke pemerintah pusat untuk menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. Aksi tolak kenaikan tunjangan DPR di Lampung ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting bagi pihak-pihak terkait.
