Penetapan status tanggap darurat ini mulai berlaku pada Senin (24/11/2025). Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, keputusan krusial ini diambil setelah melalui proses kajian mendalam. Beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan meliputi parahnya dampak bencana di berbagai titik, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, serta rekomendasi teknis yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman.
Bupati John Kenedy Azis menekankan bahwa keselamatan jiwa warga harus menjadi prioritas utama bagi seluruh personel di lapangan. “Semua personel terkait harus bergerak cepat, fokus pada keselamatan warga dan penanganan darurat,” tegasnya. Langkah-langkah darurat yang segera diambil termasuk pengerahan seluruh kekuatan sumber daya, mulai dari personel BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran, hingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.
Laporan dari BPBD mengonfirmasi bahwa sejak Sabtu (22/11/2025), wilayah Padang Pariaman terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi, dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini membuat potensi terjadinya bencana susulan tetap menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan aparat.
Sejalan dengan penetapan status darurat, upaya evakuasi secara massal telah dilaksanakan. Ratusan warga yang tinggal di area rawan telah berhasil dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, untuk menjamin kebutuhan dasar warga terdampak, Pemerintah Daerah telah mendirikan delapan dapur umum di berbagai titik pengungsian.
Aspek logistik menjadi perhatian serius. Bupati John Kenedy Azis menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan bantuan pangan darurat. “Hari ini pemerintah daerah telah menyiapkan 2.000 paket makanan siap saji yang akan didistribusikan ke seluruh titik lokasi bencana,” ujarnya. Ketersediaan paket makanan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar bagi para pengungsi selama masa tanggap darurat berlangsung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, menyampaikan bahwa data sementara menunjukkan adanya belasan titik bencana yang tersebar di wilayah Padang Pariaman dalam kurun waktu tiga hari terakhir. Data ini mencakup kerusakan akibat banjir, longsor, dan juga pohon tumbang.
“Itu masih data sementara, kami masih mendata karena data bisa berubah seiring dengan cuaca ekstrem yang masih berlanjut,” jelas Sekda Rudy Repenaldi. Walaupun sejauh ini dilaporkan tidak ada korban jiwa yang jatuh akibat bencana, aktivitas harian warga, terutama mereka yang sempat terisolasi oleh genangan air, mengalami gangguan signifikan.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan prediksi yang kurang menggembirakan. BMKG memperkirakan bahwa kondisi cuaca ekstrem masih akan terus melanda wilayah Padang Pariaman hingga setidaknya tanggal 27 November 2025. Prediksi ini semakin memperkuat pentingnya kesiapsiagaan dan langkah mitigasi.
Mengingat skala dan frekuensi bencana yang terjadi, Pemerintah Daerah Padang Pariaman secara terbuka mengajukan permohonan dukungan kepada pemerintah pusat. Dukungan ini secara spesifik diarahkan untuk penanganan masalah banjir di Padang Pariaman yang dipicu oleh meluapnya aliran sungai yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatra V.
Upaya mitigasi lokal sebenarnya telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Pemkab Padang Pariaman, bersama-sama dengan masyarakat, pernah melaksanakan kegiatan gotong royong masif untuk membersihkan aliran sungai, termasuk Batang Ulakan. Namun, intensitas curah hujan yang sangat tinggi membuat upaya tersebut belum mampu memberikan hasil maksimal untuk mencegah terulangnya banjir yang merendam permukiman.
Pemerintah daerah menegaskan pentingnya perbaikan sistem penanganan bencana secara jangka panjang, bukan hanya sebatas penanggulangan darurat. Permasalahan bencana yang terjadi setiap tahun ini memerlukan solusi komprehensif, termasuk dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi isu-isu struktural yang menyertai status tanggap darurat yang kini tengah dijalankan di Padang Pariaman.
