Salingka Media – Ribuan tenaga non-Aparatur Sipil Negara atau non-ASN mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mempertanyakan nasib honorer Pasaman Barat yang hingga kini belum menemui titik terang. Sebanyak 2.696 pegawai ini mengaku belum menerima hak gaji selama enam bulan berturut-turut dan menuntut agar pemerintah daerah segera mengusulkan nama mereka ke pusat untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, baik penuh maupun paruh waktu. Situasi ini memaksa mereka turun ke jalan karena kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja massal jika tidak ada solusi konkret dari pemerintah setempat.
Peristiwa yang berlangsung pada Jumat, 21 November 2025 ini, memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan di halaman gedung wakil rakyat tersebut. Massa yang terdiri dari berbagai lapisan tenaga teknis dan administrasi memadati area teras hingga duduk meleseh di lantai gedung. Banyak dari mereka membawa dokumen kepegawaian yang tersimpan dalam map plastik lusuh, sebuah bukti fisik pengabdian panjang mereka kepada negara. Ketegangan dan kelelahan tampak jelas di wajah para demonstran, terutama kaum ibu yang tidak kuasa menahan emosi saat menyampaikan aspirasi.
Koordinator umum tenaga honorer, Dilvan Putra Andesti, tampil menyuarakan keresahan rekan-rekannya dengan nada yang sarat kekecewaan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi finansial para pegawai sudah sangat kritis. Gaji bulanan yang hanya sebesar Rp850 ribu, angka yang jauh di bawah standar kelayakan hidup, ternyata macet total selama setengah tahun. Dilvan menegaskan bahwa harapan utama mereka saat ini bukan lagi kenaikan gaji yang muluk-muluk, melainkan kepastian status kepegawaian. Jika tahun ini Pemerintah Daerah Pasaman Barat gagal memasukkan data mereka ke sistem nasional, maka peluang ribuan orang ini untuk menjadi pegawai pemerintah akan tertutup rapat.
Profil tenaga honorer yang hadir dalam aksi tersebut sangat beragam, mulai dari petugas kebersihan, penjaga sekolah, operator administrasi di kantor dinas, sopir, hingga petugas pelayanan dasar kesehatan. Masa kerja mereka pun bervariasi, tercatat ada yang telah mengabdi selama lima tahun, lima belas tahun, bahkan hingga dua puluh lima tahun. Ironisnya, meski peran mereka sangat vital dalam menjaga roda birokrasi dan pelayanan publik agar tidak lumpuh, kesejahteraan mereka justru terabaikan. Salah satu peserta aksi bahkan sempat terisak saat menceritakan kesulitan memenuhi kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak akibat ketiadaan pendapatan.
Dalam audiensi yang digelar di ruang rapat DPRD, perwakilan honorer dipertemukan langsung dengan para pemangku kebijakan utama. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Dirwansyah, Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, serta perwakilan dari BKPSDM. Suasana pertemuan berubah menjadi sangat emosional ketika para tenaga kesehatan dan administrasi menumpahkan keluh kesah mereka. Air mata tak terbendung ketika mereka meminta satu jawaban pasti mengenai nasib honorer Pasaman Barat ke depannya, apakah akan diperjuangkan atau dibiarkan tanpa status.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Yulianto berjanji akan mengambil langkah strategis. Ia menyatakan kesiapannya untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) begitu aplikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dapat diakses. Bupati menegaskan keinginannya agar seluruh tenaga honorer di wilayahnya dapat terakomodasi menjadi PPPK. Senada dengan Bupati, Sekda Doddy San Ismail mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat, bahkan Wakil Bupati dilaporkan sedang berada di Jakarta untuk mengawal isu ini.
Kendati demikian, rasa skeptis masih menyelimuti para tenaga honorer. Kecurigaan ini muncul karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa kabupaten dan kota lain telah rampung mengirimkan usulan formasi sejak beberapa bulan lalu, sementara data dari Pasaman Barat tercatat masih nihil. Ketertinggalan administratif inilah yang menjadi pemicu utama ketakutan para pegawai akan kegagalan pengangkatan massal tahun ini. Mereka mempertanyakan mengapa hambatan ini hanya terjadi secara spesifik di daerah mereka, padahal instruksi pusat berlaku secara nasional.
Sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap janji lisan semata, forum honorer mengambil sikap tegas. Dilvan menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menunggu kabar. Para honorer sepakat untuk mengirimkan delegasi khusus yang akan mengawal langsung pergerakan pejabat Pemda ke Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses input data benar-benar dilakukan dan bukan sekadar janji penenang suasana. Mereka menolak untuk pulang dengan tangan hampa tanpa adanya bukti konkret perubahaan status.
Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan beberapa poin kesepakatan taktis. Pemerintah Daerah menyanggupi alokasi pembayaran gaji selama satu bulan untuk tahun anggaran 2025, serta berkomitmen menganggarkan satu bulan gaji sementara untuk tahun 2026. Selain itu, janji utama untuk mengusulkan seluruh data 2.696 tenaga honorer begitu portal CASN dibuka oleh Menpan RB menjadi pegangan terakhir para pegawai. Meskipun ada sedikit titik terang, beban psikologis para honorer belum sepenuhnya terangkat karena realisasi teknis masih harus menunggu waktu.
Hingga sore hari, massa berangsur membubarkan diri dengan perasaan yang campur aduk. Meskipun nasib honorer Pasaman Barat masih menggantung di antara birokrasi daerah dan keputusan pusat, mereka tetap harus kembali bekerja esok hari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanpa kehadiran mereka, pelayanan publik di sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan akan terhenti total. Kini, ribuan mata tertuju pada langkah konkret pemerintah daerah dalam merealisasikan komitmen yang telah diucapkan di hadapan wakil rakyat tersebut.
