Salingka Media – Apakah Anda pernah bertanya-tanya, kemana larinya setiap rupiah yang Anda bayarkan saat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan? Jawabannya terbentang luas di hadapan kita: mulai dari mulusnya jalan raya yang kita lalui setiap hari, hingga peningkatan kualitas layanan publik yang kita nikmati. Inilah pesan utama yang diusung oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat (Sumbar) dalam menggelar Razia Kendaraan Bermotor Sumbar terpadu di Kota Padang baru-baru ini. Operasi gabungan yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan PT Jasa Raharja ini bukanlah sekadar upaya penindakan, melainkan sebuah aksi kolektif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang arti penting kepatuhan administrasi dan kontribusi nyata pada kemajuan wilayah.
Komitmen Polda Sumbar untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas dan administrasi kendaraan terus diperkuat melalui kolaborasi strategis antarlembaga. Di bawah kepemimpinan Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., operasi terpadu ini difokuskan pada upaya edukasi dan pendekatan humanis, menjauh dari citra menakutkan yang sering melekat pada razia. Kombes Pol Reza menegaskan bahwa tertib administrasi, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor, merupakan fondasi dari disiplin warga negara yang bertanggung jawab terhadap daerahnya.
“Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor Sumbar ini kami selenggarakan sebagai pengingat yang sifatnya humanis. Ini bukan semata mencari kesalahan,” jelas Kombes Pol Reza. “Tertib membayar pajak adalah cerminan kedisiplinan. Ketika warga taat, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi secara langsung berkontribusi dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Dana dari Pajak kendaraan yang terkumpul akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik, perbaikan jalan, dan peningkatan mutu pelayanan,” tegasnya.
Pada hakikatnya, pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial. Sumber daya finansial ini yang kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk pemeliharaan dan pembangunan jalan di seluruh Sumatera Barat. Dengan demikian, setiap pengendara yang taat pajak sebenarnya sedang menjadi investor bagi kemajuan daerahnya sendiri.
Dalam pelaksanaannya di sejumlah lokasi strategis, tim gabungan Ditlantas, Bapenda, dan Jasa Raharja menjalankan fungsi ganda: pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan (STNK dan SIM) dan penyampaian edukasi. Para petugas memberikan penjelasan rinci kepada pengendara mengenai fungsi vital dari Pajak kendaraan bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
Respon masyarakat di lokasi razia tampak cukup positif dan kooperatif. Banyak di antara mereka yang mengakui bahwa operasi semacam ini menjadi alarm penting yang mengingatkan mereka untuk segera memperpanjang masa berlaku pajak kendaraan.
“Kami ingin mengubah pandangan masyarakat. Razia tidak seharusnya dilihat sebagai momok, melainkan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kami agar tidak ada warga yang terlambat dalam mengurus administrasi kendaraan mereka. Keteraturan administrasi ini pada akhirnya akan menciptakan sistem lalu lintas yang lebih aman dan terstruktur,” tambah Dirlantas.
Lebih lanjut, Kombes Pol Reza juga menggarisbawahi pentingnya aspek keselamatan berkendara yang harus berjalan seiring dengan kelengkapan administrasi. Kelengkapan surat harus diimbangi dengan kondisi kendaraan yang prima, penggunaan perlengkapan keselamatan standar, serta kepatuhan mutlak terhadap semua aturan lalu lintas yang berlaku.
“Keselamatan adalah inti dari segala hal. Pastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, gunakan helm sesuai standar, dan pahami serta patuhi semua rambu. Kita harus ingat, di rumah ada keluarga yang menanti. Kelalaian sesaat saja dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat fatal,” pesannya dengan nada penuh perhatian.
Polda Sumbar berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam setiap operasi penertiban. Kombes Pol Reza percaya bahwa perubahan perilaku yang langgeng tidak dapat dicapai hanya melalui sanksi dan hukuman. Dibutuhkan pemahaman mendalam yang menyentuh aspek moral dan sosial setiap individu.
“Target kami adalah menumbuhkan kesadaran kolektif, bukan hanya menimbulkan rasa takut. Apabila masyarakat sudah sepenuhnya memahami bahwa Pajak kendaraan mereka adalah sebuah kontribusi nyata untuk mewujudkan Sumbar yang lebih maju, maka kepatuhan akan muncul secara organik dan berkelanjutan,” ujarnya lugas.
