Salingka Media – Kasus dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah warga setelah mengonsumsi produk Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Merespons kekhawatiran yang meluas, pihak pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil langkah cepat. Direktur BGN untuk Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Dr. Harjito B, S.STP., M.Si, melakukan kunjungan mendadak ke RSUD Lubuk Basung di Kabupaten Agam. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kondisi terkini para pasien yang diduga mengalami masalah kesehatan akibat konsumsi MBG, sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium resmi.
Aksi tanggap dari pejabat tinggi Badan Gizi Nasional ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani dampak kasus ini. Kehadiran Dr. Harjito B di rumah sakit daerah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan. Apalagi, beliau secara tegas menyatakan bahwa seluruh biaya penanganan medis yang timbul dari kasus ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Janji ini diharapkan dapat meredam keresahan di tengah masyarakat Agam.
Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional, Dr. Harjito B, ini dilakukan segera setelah beliau merampungkan koordinasi penting dengan Bupati Kabupaten Agam di kediaman resmi bupati pada Jumat (3/10). Setibanya di RSUD Lubuk Basung, Dr. Harjito diterima langsung oleh tim medis yang bertugas menangani para pasien.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur BGN didampingi oleh sejumlah pejabat daerah dan perwakilan BGN wilayah. Rombongan yang menyambut antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Kominfo, serta jajaran manajemen RSUD Lubuk Basung. Turut hadir pula Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Dr. Syartiwidya, STP., MSi, yang wilayah kerjanya mencakup Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mendengarkan laporan langsung dari tim medis terkait perkembangan kondisi pasien. Tim BGN dan Pemerintah Kabupaten Agam berupaya memastikan bahwa setiap pasien menerima perawatan terbaik sambil menunggu hasil analisis laboratorium yang akan mengonfirmasi penyebab pasti dugaan gangguan kesehatan ini.
Saat berinteraksi langsung dengan para pasien dan keluarga mereka, Dr. Harjito menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kejadian yang telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan belakangan ini. Dalam suasana yang sarat empati, beliau menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk menciptakan kecemasan di kalangan warga.
“Pemerintah tidak pernah berniat menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang telah terjadi,” tutur Dr. Harjito, menegaskan posisi institusi yang diwakilinya.
Lebih lanjut, poin krusial yang disampaikan oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional adalah mengenai jaminan pembiayaan. Beliau mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu mengkhawatirkan beban biaya pengobatan. Dr. Harjito secara eksplisit menjamin bahwa seluruh biaya yang timbul dari proses penanganan kasus dugaan keracunan MBG ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui alokasi dana dari Badan Gizi Nasional. Pernyataan ini menjadi penenang bagi keluarga pasien.
“Kepada seluruh masyarakat, jangan resah. Seluruh biaya penanganan ini menjadi tanggung jawab penuh pemerintah,” tambahnya, memastikan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan terbaik akan diberikan tanpa hambatan biaya.
Penegasan dari Dr. Harjito ini membawa pesan ganda. Pertama, pesan kehadiran dan tanggung jawab pemerintah dalam situasi darurat kesehatan publik. Kedua, pesan ketenangan bahwa pemerintah menjamin perlindungan sosial dan kesehatan bagi warga negaranya. Sikap proaktif Direktur BGN dengan turun langsung ke lokasi serta jaminan pembiayaan penuh ini adalah upaya nyata untuk meredakan gejolak kekhawatiran di tengah masyarakat.
Langkah ini juga sekaligus menunjukkan keseriusan Badan Gizi Nasional dalam mengevaluasi implementasi program-programnya, termasuk program MBG, demi memastikan standar keamanan dan kualitas gizi terpenuhi. Masyarakat diharapkan kembali merasa tenang dan yakin bahwa pemerintah senantiasa hadir untuk memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik demi kesehatan dan keselamatan bersama. Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan mutu yang ketat, terutama dalam program pangan berskala nasional. Selanjutnya, kita akan menunggu hasil laboratorium yang diharapkan dapat memberikan kejelasan faktual terkait penyebab pasti insiden gangguan kesehatan ini, sehingga tindakan korektif yang tepat dapat segera diambil. Komitmen dari Direktur BGN untuk menanggung biaya pasien MBG adalah langkah awal yang sangat positif.
