Salingka Media – Unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI pada 25 Agustus 2025 menjadi sorotan utama publik, terutama setelah aksi damai berubah menjadi kericuhan yang berdampak luas. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, melainkan juga menyoroti manajemen aksi yang dinilai kurang efektif, baik dari sisi massa maupun aparat keamanan. Aksi ini secara spesifik menuntut pembubaran DPR dan penolakan terhadap kenaikan gaji anggota dewan yang dianggap tidak sepadan dengan kinerja dan kondisi ekonomi rakyat.
Unjuk rasa tersebut dimulai dengan tertib di bawah pengamanan ketat 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, suasana mulai memanas menjelang siang saat massa demonstran, yang sebagian besar terdiri dari warga, ojek daring, dan pelajar, mencoba merangsek masuk ke area gedung DPR. Upaya ini direspons oleh aparat dengan tembakan water canon untuk menghalau massa.
Kericuhan memuncak saat sejumlah pelajar bergabung dengan massa di Jalan Pejompongan Raya. Bentrokan tak terhindarkan, dan tembakan gas air mata dilepaskan berulang kali oleh aparat untuk memukul mundur demonstran. Situasi memburuk dengan adanya aksi pembakaran motor di tengah jalan, yang menambah ketegangan. Dampak dari kekacauan ini begitu terasa, dengan arus lalu lintas yang dialihkan dan beberapa titik jalan ditutup, termasuk sebagian Jalan Tol Dalam Kota yang sempat dikuasai massa.
Unjuk rasa ini berdampak langsung pada operasional transportasi publik. PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) terpaksa memangkas rute KRL Rangkasbitung hingga Stasiun Kebayoran, demi keselamatan penumpang akibat kerumunan massa di jalur rel. Demikian pula dengan layanan TransJakarta, yang banyak rutenya mengalami penutupan dan pengalihan, melumpuhkan mobilitas warga di sekitar area unjuk rasa.
Menindaklanjuti aksi tersebut, sejumlah besar demonstran ditangkap. Menurut data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta, sekitar 370 individu ditahan oleh pihak berwenang. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya adalah anak di bawah umur yang terprovokasi oleh ajakan di media sosial. Situasi ini menggarisbawahi isu krusial terkait dampak media sosial dalam memobilisasi massa, khususnya di kalangan remaja.
Unjuk rasa ini mendapat respons beragam dari parlemen. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengklarifikasi bahwa tunjangan rumah anggota dewan yang diprotes hanya bersifat sementara, yakni hingga Oktober 2025, sebagai bagian dari kontrak rumah lima tahunan. Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPR Puan Maharani menyerukan agar setiap pihak menyalurkan aspirasinya dengan cara damai. Ia juga menegaskan komitmen DPR untuk mengakomodasi seluruh masukan dari masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif.
Secara keseluruhan, unjuk rasa 25 Agustus di depan Gedung DPR ini menjadi cerminan dari tuntutan publik yang kian mendesak akan transparansi dan akuntabilitas para pemangku kebijakan. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, bahwa penyampaian aspirasi harus tetap dalam koridor etika dan hukum demi terciptanya stabilitas nasional yang kondusif.
