Pada Rabu, 13 Agustus 2025, suasana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas. Ribuan warga berkumpul di halaman Kantor Bupati dan DPRD Pati, menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mundur dari jabatannya. Namun, dalam konferensi pers yang diadakan siang itu, Bupati Pati, Sudewo, dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan meletakkan jabatannya.
Sudewo beralasan, kepemimpinannya adalah hasil dari proses konstitusional dan demokratis melalui pemilihan rakyat. “Saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi, tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” tegasnya kepada awak media, menyoroti bahwa setiap langkah politik harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan setelah ia menghadiri rapat internal, di mana ia juga mengakui adanya kekurangan dalam kepemimpinannya yang baru berjalan beberapa bulan.
Aksi demonstrasi yang dimulai sejak pagi hari awalnya berjalan tertib. Para orator bergantian menyampaikan kritik dan kekecewaan terhadap pemerintah kabupaten. Namun, situasi mulai memanas ketika massa merasa tuntutan mereka tidak direspon. Mereka menunggu kehadiran bupati, namun penantian tersebut tidak kunjung terwujud. Teriakan dan nada ancaman mulai terdengar di antara kerumunan.
Puncaknya, sekitar pukul 12.17 WIB, Sudewo akhirnya keluar untuk menemui massa. Sayangnya, kehadirannya justru memicu kemarahan. Teriakan massa semakin keras, disusul dengan lemparan botol ke arah pendopo dan upaya massa untuk mendorong pagar besi kantor bupati. Aparat keamanan merespons dengan cepat. Mereka menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa, yang menyebabkan sebagian demonstran mundur sambil terbatuk-batuk, sementara sebagian lainnya tetap bertahan.
Selain menghadapi tekanan massa, Sudewo juga dihadapkan pada ancaman politik serius dari DPRD Pati. Lembaga legislatif tersebut telah memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Langkah ini dinilai sebagai manuver politik yang bertujuan untuk memakzulkan sang bupati.
Menanggapi keputusan DPRD, Sudewo menunjukkan sikap tenang. “Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut,” ujarnya. Meskipun demikian, langkah ini memperkuat posisi Sudewo yang semakin terjepit di tengah krisis kepemimpinan.
Pengamat politik daerah menilai kondisi ini sebagai salah satu krisis pemerintahan paling besar yang pernah terjadi di Pati. Tekanan ganda dari demonstran dan DPRD menempatkan Sudewo dalam posisi yang sangat sulit. Proses hak angket sendiri bisa berujung pada pemakzulan, namun membutuhkan tahapan yang panjang dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, Sudewo sendiri mencoba meredakan situasi dengan mengakui bahwa masih banyak kelemahan yang harus ia perbaiki. “Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya… Saya juga akan memperbaiki kinerja dan pola komunikasi dengan masyarakat,” ungkapnya. Ia juga berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga ketertiban. Di tengah situasi yang semakin memanas, sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan guna mencegah potensi kerusuhan.
