Salingka Media, Padang – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kini menghadapi tiga persoalan krusial yang memerlukan penanganan segera dan terukur dari seluruh elemen pemerintah daerah dan Forkopimda. Keindahan alam dan potensi maritim Sumbar sedang berada di bawah ancaman serius dari aktivitas ilegal dan masalah kelangkaan sumber daya energi. Tiga isu mendesak yang menjadi fokus utama adalah maraknya tambang ilegal, praktik penangkapan ikan ilegal atau yang dikenal dengan istilah Illegal Fishing, serta tantangan berulang terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Menyadari dampak buruk dari ketiga masalah ini, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, telah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan seluruh jajaran untuk merumuskan langkah strategis.
Pada Forum Group Discussion (FGD) Forkopimda bertema “Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat” yang dilaksanakan di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025), Gubernur Mahyeldi menegaskan perlunya tindakan kolektif yang cepat dan terstruktur. “Semua pihak harus bergerak serentak. Kita wajib menyusun langkah-langkah penanganan yang jelas, lengkap dengan tahapan serta rencana tindak lanjut yang terperinci,” tegas Mahyeldi, menggarisbawahi urgensi masalah ini. Strategi yang akan diterapkan harus menimbang dua aspek fundamental, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Penanganan yang efektif harus mampu menyeimbangkan kedua dimensi ini agar solusi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
Penangkapan Ikan Ilegal dan Upaya Menjaga Kelestarian Laut
Isu maraknya praktik Illegal Fishing menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Gubernur secara spesifik menyoroti penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah perairan Sumbar. Penggunaan alat-alat yang tidak ramah lingkungan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi mata pencaharian utama nelayan.
Pemerintah Provinsi Sumbar, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, tidak tinggal diam. Upaya masif terus digalakkan dengan fokus pada edukasi dan pendampingan bagi para nelayan. Tujuannya adalah mendorong transisi dari alat tangkap ilegal menuju peralatan yang lebih ramah lingkungan. Mahyeldi percaya bahwa dukungan yang tepat akan memotivasi nelayan untuk memilih jalan yang benar. “Apabila para nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya yakin mereka pasti akan memilih cara yang legal dan benar. Ini adalah upaya yang sedang dan harus terus kita optimalkan bersama,” jelasnya. Dengan demikian, penanganan Illegal Fishing tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan kesejahteraan para pelaku di lapangan.
Mengatasi Persoalan Krusial Kelangkaan BBM
Selain masalah lingkungan dan maritim, persoalan energi yakni kelangkaan BBM juga menjadi perhatian serius. Gubernur Mahyeldi mengungkapkan fakta penting terkait tingginya angka konsumsi BBM di Sumbar, yang bahkan disebut-sebut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Meskipun telah dilakukan penambahan kuota suplai sebanyak 70 ribu kiloliter, Gubernur mengingatkan bahwa jumlah tersebut bisa saja tidak mencukupi apabila pengawasan terhadap peruntukannya tidak diperketat.
Oleh karena itu, pengetatan pengawasan menjadi kunci utama. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak benar-benar tepat sasaran. Mahyeldi juga secara khusus menginstruksikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk secara aktif melaksanakan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, dengan batasan maksimal 125 liter per kendaraan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur yang telah diterbitkan sebelumnya. Pelaksanaan amanat SE ini dinilai sangat vital. “Jika Surat Edaran Gubernur ini dilaksanakan dengan baik dan disiplin, tekanan terhadap kelangkaan dapat kita minimalkan. Namun, jika dibiarkan, pasokan berisiko habis sebelum tutup tahun,” ujarnya memberikan peringatan.
Dukungan Penuh dari Unsur Pimpinan Daerah
Komitmen Pemprov dalam menangani ketiga isu ini mendapat dukungan penuh dari unsur Forkopimda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Muhidi, menyoroti pentingnya perencanaan strategis yang terukur dan bersifat jangka panjang. Menurutnya, penyelesaian isu tambang ilegal dan perikanan harus memiliki visi yang jelas agar tidak hanya berhenti pada pembahasan atau diskusi belaka.
Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, secara tegas menyatakan kesiapan penuh TNI untuk mendukung setiap langkah yang diambil oleh Gubernur. “TNI siap sedia membantu seluruh upaya Gubernur. Alam Sumatera Barat yang indah dan subur ini tidak boleh sedikit pun dirusak oleh berbagai aktivitas-aktivitas ilegal yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya, mengakhiri sesi pembahasan dengan penekanan pada perlindungan terhadap kekayaan alam.
Kerja sama solid antara Pemprov, DPRD, TNI, dan seluruh unsur Forkopimda ini menunjukkan sinergi kuat untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam dan stabilitas energi daerah. Fokus pada penegakan hukum yang tegas sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu menjadi formula efektif dalam mengatasi ancaman Illegal Fishing, tambang ilegal, dan tantangan pasokan BBM di Sumatera Barat. Langkah-langkah konkrit ini merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan yang lestari dan ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat.
