Salingka Media – Status tanggap darurat Sumbar yang segera berakhir membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat proses rekapitulasi data dampak bencana serta evaluasi penanganan di seluruh titik terdampak. Kehadiran Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam peninjauan langsung menandai pentingnya keakuratan data sebagai dasar kebijakan lanjutan terkait pemulihan daerah. Langkah ini menjadi perhatian utama mengingat status tanggap darurat Sumbar menjadi pedoman resmi bagi seluruh satuan tugas yang bekerja di lapangan.
Sebagai informasi pembuka, beberapa wilayah di Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir menghadapi bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan aktivitas masyarakat. Pemerintah Provinsi menilai penanganan cepat harus didukung data valid agar keputusan pascabencana dapat tepat sasaran.
Gubernur Mahyeldi mengunjungi Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana yang berlokasi di Aula Kantor Gubernur Sumbar untuk memantau proses pendataan dan perkembangan situasi terkini. Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan bahwa akurasi data menjadi faktor penting sebelum status darurat dicabut. Menurutnya, data yang lengkap dan terverifikasi akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak.
Peninjauan itu turut dihadiri Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Sekdaprov Arry Yuswandi, Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma Munaf, dan sejumlah unsur perangkat daerah. Semua pihak bersama-sama mengevaluasi laporan lapangan mengenai kondisi jalan, proses evakuasi, distribusi logistik, dan identifikasi kerusakan di berbagai titik.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah harus tetap bergerak cepat dalam menyelesaikan tahap penanganan darurat. Ia menyoroti bahwa pembukaan akses jalan, distribusi kebutuhan dasar, dan evakuasi warga adalah prioritas yang tidak boleh tertunda. Dengan masa status tanggap darurat Sumbar yang tinggal satu hari, setiap sektor diminta bekerja secara terukur dan saling berkoordinasi.
Selain fokus pada respon darurat, pemerintah juga mempersiapkan langkah mitigasi jangka panjang. Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa penanaman pohon di kawasan yang berisiko longsor telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Salah satu jenis tanaman yang digunakan adalah bambu, karena memiliki akar kuat yang membantu menahan pergerakan tanah dan air di area curam.
Ia menjelaskan bahwa bambu sudah terbukti efektif dalam mengurangi risiko bencana, terutama pada musim hujan. Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam menjaga kawasan rawan menjadi bagian penting dari upaya mitigasi. Pemerintah melarang pembangunan di zona berbahaya dan terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol menyerahkan empat batang bambu secara simbolis kepada pemerintah provinsi. Tindakan itu sebagai bentuk dukungan terhadap program penghijauan dan upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Ia menyampaikan bahwa bambu merupakan tanaman yang kuat, cepat tumbuh, dan mampu beradaptasi dengan cuaca ekstrem.
Pangdam juga menambahkan bahwa TNI tetap melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat disebutnya sebagai kunci utama dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Hingga saat ini, tim gabungan masih mencatat kerusakan dan memastikan bantuan disalurkan secara merata. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak ada wilayah yang terabaikan. Semua pihak diimbau tetap menjaga koordinasi dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya.
