Salingka Media – Prostitusi online Padang kini menjadi isu yang makin mencuat, menampilkan wajah lain dari Kota Padang yang seringkali tersembunyi. Pada Minggu, 6 Juli 2025, sekitar pukul 16.05 WIB, aktivitas layanan terselubung menggunakan aplikasi kencan seperti Michat terlihat jelas di beberapa titik strategis, mulai dari Marapalam hingga Jalan Dobi belakang Tangsi. Modus operandi ini menandai pergeseran signifikan dari prostitusi jalanan ke ranah digital.
Fenomena prostitusi online Padang ini diperparah dengan penawaran yang cukup menggiurkan bagi sebagian kalangan. Dengan tarif sekitar Rp300 ribu untuk durasi 60 menit, para penyedia jasa yang umumnya adalah perempuan muda berusia sekitar 26 tahun dengan penampilan menarik, menawarkan “kemudahan” akses. Aplikasi yang sejatinya dibuat untuk interaksi sosial kini justru beralih fungsi menjadi sarana utama bagi praktik prostitusi digital yang makin sulit dideteksi.
Upaya penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menghadapi tantangan berat dalam menekan prostitusi online Padang. Meskipun patroli rutin telah digencarkan, para pelaku menunjukkan kelihaiannya dalam menghindari tangkapan petugas. “Kami sering patroli, tapi mereka pintar. Lokasi cepat berpindah, pelanggan dan penyedia jasa sudah saling terhubung lewat aplikasi,” ujar seorang petugas Satpol PP yang enggan disebutkan namanya.
Pola komunikasi yang semakin canggih dan kemampuan para pelaku untuk terus berpindah lokasi membuat area yang dulunya dikenal sebagai “titik panas” prostitusi, seperti Simpang Kinol, Marapalam, dan Jalan Dobi, kini menjadi medan perburuan yang lebih kompleks. Kendala ini menunjukkan bahwa penanganan masalah ini tidak lagi cukup hanya dengan razia fisik, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Lebih dari sekadar penegakan hukum, prostitusi online Padang adalah masalah multidimensi yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan moral. Hal ini ditekankan oleh seorang aktivis perempuan di Padang yang menyatakan, “Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan moral. Perlu pendekatan lintas sektor.” Pemerintah Kota Padang sendiri terus berupaya memerangi aktivitas ini melalui operasi rutin dan pengawasan berbasis teknologi, namun keterbatasan wewenang kerap menjadi kendala.
Masyarakat Kota Padang sangat mengharapkan adanya langkah-langkah komprehensif dari pemerintah. Harapan tersebut tidak hanya terfokus pada tindakan represif seperti razia, namun juga pada edukasi dan solusi berkelanjutan, khususnya bagi para perempuan muda yang rentan terjerat dalam lingkaran prostitusi digital. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi fenomena ini.