Jakarta – Prabowo soal demo menjadi perhatian nasional setelah Presiden Republik Indonesia itu mengumumkan delapan poin sikap bersama pimpinan partai politik. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025), di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
Pertemuan ini dihadiri Megawati Soekarnoputri (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Sekjen PKS M Kholid. Ketua DPR RI Puan Maharani serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin juga hadir mendampingi Presiden.
1. Aspirasi Murni Rakyat Akan Didengar
Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap kebebasan berpendapat. Ia memastikan aspirasi murni masyarakat tidak hanya dihormati, tetapi juga akan ditindaklanjuti.
2. Anggota DPR Dicopot Jika Melukai Hati Rakyat
Ketua umum partai melaporkan bahwa mereka sudah memberi sanksi hingga pencabutan keanggotaan DPR terhadap anggota yang membuat pernyataan keliru. Prabowo mengingatkan wakil rakyat harus peka dan selalu berpihak kepada masyarakat.
3. Fasilitas DPR Dicabut
Selain sanksi politik, pimpinan DPR juga sepakat mencabut tunjangan serta menunda perjalanan kerja ke luar negeri. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam keresahan publik.
4. Aparat yang Salah Diproses Terbuka
Prabowo menyampaikan, aparat yang melakukan pelanggaran saat demo sudah diproses Polri. Ia menegaskan proses hukum dilakukan transparan dan dapat diikuti publik.
5. Instruksi Tegas untuk TNI-Polri
Presiden memerintahkan TNI dan Polri mengambil langkah tegas terhadap aksi perusakan, penjarahan, maupun kekerasan. Aparat diminta menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan dana rakyat.
6. Gejala Makar dan Terorisme
Prabowo mengingatkan adanya indikasi makar dan terorisme di balik kerusuhan. Ia menegaskan tindakan di luar hukum tidak bisa ditoleransi dan wajib ditindak sesuai aturan.
7. DPR Diminta Terbuka untuk Mahasiswa
Presiden meminta pimpinan DPR mengundang mahasiswa serta tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Menurutnya, dialog langsung akan memperkuat kepercayaan publik.
8. Himbau Masyarakat Tidak Menjarah
Prabowo menutup pernyataannya dengan ajakan agar penyampaian aspirasi dilakukan damai. Ia menekankan penjarahan maupun perusakan fasilitas umum adalah pelanggaran hukum yang merugikan rakyat sendiri.
