Salingka Media – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta dukungan penuh dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) guna mengakselerasi proses pemulihan infrastruktur pascabencana yang vital di daerahnya. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, sementara skala kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tergolong sangat serius. Prioritas utama Mahyeldi adalah memfungsikan kembali prasarana penting seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta fasilitas air bersih dan bendungan. Permintaan ini Gubernur sampaikan secara langsung dalam rapat kerja bersama Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI yang berlangsung di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI BIM, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu (10/12/2025).
Dampak bencana yang melanda 16 kabupaten dan kota di Sumbar sangat signifikan. Berdasarkan data sementara yang Pemerintah Provinsi kumpulkan, kerusakan infrastruktur pascabencana mencakup 73 prasarana air bersih, 23 saluran irigasi, 154 ruas jalan, 124 jembatan, dan 18 bendungan. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak hanya merenggut nyawa dan merusak permukiman, tetapi juga melumpuhkan urat nadi perekonomian daerah.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa semua prasarana yang rusak tersebut membutuhkan penanganan cepat agar dapat beroperasi normal seperti kondisi semula. “Kami di daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk menanggulangi kerusakan skala masif ini. Oleh sebab itu, kami sangat memohon dukungan dari Bapak/Ibu Komisi V DPR RI agar pemulihan infrastruktur dapat segera terlaksana,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, jika masalah ini tidak segera tertangani, dampak buruknya berpotensi meluas hingga ke sektor sosial, ekonomi, bahkan ketahanan pangan. Kondisi ini semakin mendesak mengingat momentum menjelang Idulfitri, di mana kebutuhan dan konsumsi pangan masyarakat biasanya meningkat tajam. Jika lahan pertanian tidak segera pulih dan akses distribusi terhambat, ketersediaan dan harga pangan di pasaran akan terpengaruh.
Bencana alam ini secara langsung telah melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani, karena banyak lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menuntut percepatan pemulihan infrastruktur pertanian dan konektivitas untuk memastikan masyarakat dapat kembali produktif. Pemerintah Provinsi berupaya keras agar masalah stok dan harga komoditas pangan di pasaran tetap stabil, namun hal itu sangat bergantung pada kecepatan proses rehabilitasi.
“Bencana telah membuat ekonomi masyarakat terhenti. Lahan pertanian masyarakat banyak yang rusak. Pemerintah harus segera melakukan penanganan agar lahan tersebut kembali produktif dan tidak menimbulkan dampak terhadap ketersediaan stok serta harga jual di pasaran,” tegas Mahyeldi, menyoroti urgensi intervensi dari Pemerintah Pusat.
Menanggapi permintaan dan kondisi di lapangan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan bahwa kunjungan kerja mereka merupakan wujud nyata perhatian Komisi V terhadap penderitaan masyarakat Sumbar yang terdampak bencana. Sebelum mengadakan rapat, rombongan Komisi V telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang mengalami kerusakan paling parah.
“Kami datang untuk melihat dan memastikan persoalan apa saja yang ada di lapangan, langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh daerah, apa yang belum terlaksana, dan mana saja yang harus menjadi prioritas penanganan pusat,” ungkap Ridwan Bae. Kunjungan ini sekaligus menjadi komitmen Komisi V untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, turut hadir dalam pertemuan tersebut dan memberikan penegasan penting. Ia meminta agar Pemerintah Daerah segera merampungkan pendataan akurat terkait dampak dan kerugian bencana. Pendataan ini harus berjalan seiring dengan upaya penanganan tanggap darurat yang sedang berlangsung. Hal ini krusial agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera memasuki fase pelaksanaan.
“Untuk memulai tahapan rehap dan rekon, kami tentu memerlukan data yang jelas dan valid sebagai rujukan utama. Kementerian PU telah memulai proses pendataan ini, dan kami berharap daerah juga memiliki data yang komprehensif, sehingga nantinya data dari pusat dan daerah dapat kita sinkronkan,” jelas Wamen PU.
Rapat koordinasi penting ini turut dihadiri oleh perwakilan kepala daerah, termasuk Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Bupati Padang Pariaman, John Kenedi Aziz, serta sejumlah perwakilan dari instansi terkait lainnya, menunjukkan kolaborasi antarlembaga dalam menangani situasi darurat ini.
