Salingka Media – Pemulihan pascabencana Padang Panjang terus digencarkan oleh Pemerintah Kota seiring membaiknya kondisi di area terdampak banjir bandang dan longsor. Memasuki hari ke-11 masa tanggap darurat, berbagai langkah mulai diarahkan untuk memasuki masa transisi agar penanganan kebutuhan masyarakat berjalan lebih terstruktur. Fokus pemerintah tetap pada keselamatan warga, pemulihan infrastruktur dasar, serta penyiapan hunian aman bagi keluarga terdampak. Upaya pemulihan pascabencana Padang Panjang ini ditekankan agar seluruh sektor dapat kembali pulih secara bertahap.
Sejak awal kejadian pada 27 November 2025, penanganan darurat dilakukan secara cepat melalui koordinasi Forkopimda, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait. Posko Utama Tanggap Darurat menjadi pusat kendali seluruh operasi mulai dari evakuasi, pembukaan akses, hingga distribusi bantuan. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyampaikan bahwa penyelamatan warga menjadi prioritas utama pada fase awal. Akses yang sempat terputus langsung dibuka kembali agar mobilisasi tim penyelamat dan bantuan logistik tidak terhambat.
Daerah yang mengalami kerusakan paling signifikan di antaranya Jembatan Kembar, Koto Katik, dan Koto Panjang. Curah hujan tinggi memicu longsor yang merusak badan jalan, permukiman warga, serta jalur penghubung antarkawasan. Sejak hari pertama, tim gabungan BPBD, Satpol PP Damkar, Dinsos, TNI–Polri, PMI, Basarnas, BNPB, dan relawan diterjunkan untuk evakuasi warga, pencarian korban hilang, pembersihan material longsor, serta pendataan kondisi di lapangan. Bantuan dari berbagai pihak—baik individu, organisasi, maupun pemerintah—juga terus mengalir ke posko utama.
Hunian sementara menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak. Pemerintah Kota menempatkan sejumlah warga ke Rusunawa dan menyiapkan hunian kontrakan bagi keluarga yang harus mengungsi. Kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, perlengkapan harian, layanan kesehatan, dan logistik dipastikan tetap tersedia melalui dapur umum yang beroperasi setiap hari.
Pada sektor infrastruktur, pembersihan material longsor serta pemeriksaan jembatan dan drainase dilakukan secara intensif. Normalisasi sungai juga diprioritaskan untuk mencegah banjir susulan. Jalur vital Jembatan Kembar kini sudah dapat dilewati kembali meski sejumlah titik masih membutuhkan penguatan konstruksi. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh akses utama akan terus dipantau hingga benar-benar aman digunakan masyarakat.
Dalam rapat evaluasi yang digelar pada 6 Desember 2025, pemerintah memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat hingga 10 Desember. Perpanjangan ini diperlukan agar semua pekerjaan prioritas dapat diselesaikan, terutama pendataan kerusakan dan pemulihan awal fasilitas publik. Keputusan ini juga menjadi dasar pemerintah untuk memulai persiapan menuju masa transisi sebelum masuk ke pemulihan jangka panjang.
Rencana relokasi dan penyediaan hunian permanen mulai dibahas bersama Kementerian PUPR dan Staf Khusus Kementerian PKP. Pendataan rumah yang mengalami kerusakan telah dimantapkan, termasuk unit yang akan mendapatkan dukungan pembangunan dari Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman. Pemerintah Kota bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade juga menyampaikan langsung kebutuhan percepatan perbaikan infrastruktur vital kepada Menteri PUPR, terutama untuk Jembatan Kembar dan ruas jalan yang terdampak galodo.
Data terbaru menunjukkan total kerusakan infrastruktur mencapai Rp80,4 miliar. Kerusakan ini meliputi fasilitas umum, jalan, jembatan, irigasi, rumah ibadah, hingga titik-titik yang berada pada aliran sungai. Kawasan Gerbang Batas Kota–Jembatan Kembar menjadi titik dengan kerusakan paling berat. Selain itu, Jalan Lingkar Selatan juga mengalami terban sepanjang 500 meter. Kerusakan turut dialami Jembatan Ahmad Yani Ngalau dan Jembatan Gatot Subroto Koto Katik.
Kerusakan rumah warga tercatat 41 unit rusak berat, 16 unit rusak sedang, dan 196 unit rusak ringan dengan total nilai kerugian Rp5,3 miliar. Sektor pertanian ikut terdampak dengan taksiran kerugian Rp631 juta pada lahan seluas 16,17 hektare di sembilan kelurahan, terutama pada komoditas padi dan hortikultura. Sementara itu, sektor pendidikan mencatat 14 sekolah terdampak yang terdiri dari 8 SD, 4 SMP, dan 2 KB dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp2,3 miliar.
Dengan percepatan penanganan yang terus dilakukan, pemerintah optimis pemulihan pascabencana Padang Panjang dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan menyeluruh. Pemerintah mengajak seluruh pihak tetap bersinergi agar fase transisi dapat berlangsung lancar dan kehidupan masyarakat segera kembali stabil.
