Pemkab Pasaman Barat Tanggapi Terbuka Hasil Evaluasi 100 Hari Kerja Kepala Daerah

Pemkab Pasaman Barat Tanggapi Terbuka Hasil Evaluasi 100 Hari Kerja Kepala Daerah
Pemkab Pasaman Barat Tanggapi Terbuka Hasil Evaluasi 100 Hari Kerja Kepala Daerah – Foto : Humas Pasbar

Salingka Medida – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara resmi menanggapi aspirasi yang disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB). Aspirasi ini muncul dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (7/7) lalu, sebagai bagian dari evaluasi kinerja Pemkab Pasaman Barat selama 100 hari masa kepemimpinan Bupati Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan. Menanggapi momentum penting ini, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, langsung menggelar konferensi pers. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, karena hal ini adalah esensi dari demokrasi dan pengawasan publik.

Doddy San Ismail kemudian menguraikan beragam langkah konkret yang telah diambil Pemkab Pasaman Barat dalam kurun waktu 100 hari kerja, yang semuanya sejalan dengan visi dan misi daerah serta program prioritas pembangunan. Ini adalah cerminan dari komitmen Pemkab terhadap evaluasi kinerja Pemkab Pasaman Barat secara berkelanjutan.

Salah satu fokus utama yang disoroti adalah penanganan persoalan kesehatan, khususnya terkait belum adanya Program Universal Health Coverage (UHC) di Pasaman Barat. Doddy menjelaskan bahwa dalam 50 hari pertama, Pemkab telah menginisiasi Program Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama erat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pasaman Barat, yang berhasil menjangkau wilayah Rura Patontang untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih merata.

Beralih ke sektor pertanian, Pemkab Pasaman Barat juga menunjukkan komitmennya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur seluas 500 hektare. Lahan ini akan diubah menjadi lahan produktif untuk budidaya padi, sebuah langkah strategis dalam menyukseskan program ASTA CITA. Program ini bertujuan mewujudkan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prosesnya meliputi identifikasi lahan, normalisasi saluran irigasi, pengolahan tanah, serta penyediaan sarana produksi vital seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian.

Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan publik juga menjadi perhatian serius. Pemkab Pasaman Barat sedang mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital. Doddy menjelaskan, platform ini dirancang untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi layanan kepada masyarakat. Komitmennya jelas: menghadirkan Pelayanan Terpadu Gratis melalui platform digital, dengan prioritas pada pengurusan SIM dan pembebasan pajak kendaraan tertentu yang akan dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas instansi.

Baca Juga :  Istri Dianiaya Suami dengan Palu dan Gunting: Kepala dan Telinga Luka Parah di Payakumbuh

Di bidang pendidikan, Pj. Sekda Doddy San Ismail menyampaikan kabar baik terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang telah rampung. Sekolah ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, memastikan kesempatan yang sama bagi semua.

Dalam pengelolaan anggaran daerah, Pemkab telah mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini mencakup peningkatan penerimaan dari pajak rumah makan, pajak kendaraan, dan pajak galian C dari sektor perkebunan. Selain itu, revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) juga sedang berjalan, diikuti dengan upaya mendorong balik nama kendaraan non-BA S, serta pembentukan Koperasi Merah Putih di 90 nagari sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terakhir, untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat, Pemkab Pasaman Barat telah melaksanakan Operasi Pasar Murah di beberapa wilayah. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Doddy juga menutup penjelasannya dengan informasi penting mengenai penyelesaian pembayaran utang belanja daerah sebesar Rp35 miliar dari total Rp89 miliar utang tahun anggaran 2024, menegaskan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua inisiatif ini merupakan bagian integral dari evaluasi kinerja Pemkab Pasaman Barat yang berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan