Salingka Media – Kekhawatiran yang melanda warga Dharmasraya mencapai puncaknya beberapa waktu terakhir. Maraknya kasus pencurian buah sawit, aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai tindak kriminal lainnya telah menciptakan keresahan mendalam di tengah masyarakat. Menanggapi situasi genting ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak tinggal diam. Mereka menegaskan komitmen kuat untuk mengambil langkah konkret, yaitu dengan berkoordinasi erat bersama aparat penegak hukum demi menekan angka kriminalitas di Dharmasraya.
Pemerintah daerah melalui Irwan Zamrud, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yang merangkap sebagai Plt. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, mengumumkan rencana pertemuan penting. Pemkab akan segera menjalin komunikasi intensif dengan pihak kepolisian, yang notabene merupakan institusi utama dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan. Pertemuan ini bertujuan merumuskan strategi penanganan yang komprehensif.
“Kami dari pemerintah daerah berencana mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak kriminal,” ungkap Irwan di Pulau Punjung, Selasa (15/07/2025).
Irwan menjelaskan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas tinggi dan menyentuh banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa diserahkan hanya kepada satu pihak. Pemkab Dharmasraya sangat mendorong agar isu ini segera dibahas secara menyeluruh dalam forum Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Bahkan, Bupati sendiri telah menginstruksikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk secara khusus mengagendakan pembahasan ini.
“Permasalahan ini memang harus ditangani secara lintas sektoral dan dibicarakan bersama di Forkopimda. Di situ, semua unsur pimpinan daerah bisa duduk bersama untuk menyatukan langkah dan komitmen,” tegas Irwan, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga.
Lebih lanjut, Irwan menyoroti urgensi langkah-langkah pencegahan yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Pemda berencana menghimpun dukungan dari berbagai elemen penting seperti Wali Nagari, Niniak Mamak, tokoh masyarakat, dan para pemuda. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Upaya pencegahan akan lebih efektif bila menjadi gerakan bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi tugas kita semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” paparnya.
Menurut Irwan, penguatan kontrol sosial di tingkat masyarakat menjadi prioritas ke depan. Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum di lapangan tetap merupakan otoritas penuh institusi kepolisian.
“Penguatan kontrol masyarakat akan kita dorong melalui koordinasi lintas elemen, tapi untuk penindakan, itu sepenuhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum,” tandasnya.
Sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang, Irwan juga menyebutkan beberapa inisiatif lain. Ini termasuk penguatan budaya lokal, penerapan sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang, serta peningkatan koordinasi antar-lembaga. Semua upaya ini diharapkan dapat mendukung efektivitas penegakan hukum dan mengurangi tingkat kriminalitas di Dharmasraya.
“Jika segala bentuk pencegahan telah dilakukan, tetapi masih ada pihak yang terang-terangan melanggar hukum, maka langkah penindakan menjadi domain aparat kepolisian,” ujarnya, menegaskan batas tanggung jawab.
Mengakhiri pernyataannya, Irwan menyatakan harapan besar. Ia berharap tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berniat melakukan pelanggaran. “Pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap berdiri bersama Polri untuk memberantas tindak kriminal dan aktivitas ilegal di wilayah Dharmasraya,” pungkas Irwan, menandaskan komitmen Pemkab.
