Salingka Media – Pemda Pasbar gerak cepat kawal APBD Perubahan 2025 dengan menggelar monitoring dan evaluasi laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) hingga Desember. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menggelar kegiatan tersebut di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat pada Kamis (29/1) sebagai langkah konkret memastikan program pembangunan berjalan sesuai target dan anggaran terserap maksimal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, memimpin langsung kegiatan monev tersebut dan mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terlibat aktif. Melalui monev ini, Pemda Pasbar menegaskan komitmen mempercepat realisasi program sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Doddy San Ismail menekankan pentingnya gerak cepat seluruh OPD sejak awal tahun 2026. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran berpotensi memicu pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, setiap OPD harus langsung bergerak, melaksanakan kegiatan, dan menyiapkan seluruh dokumen pendukung tanpa menunda waktu.
Ia menegaskan bahwa Pemda Pasbar gerak cepat kawal APBD Perubahan 2025 demi menjaga keberlanjutan program strategis daerah. Doddy juga mendorong kerja sama lintas OPD agar seluruh target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan. Ia berharap komitmen bersama tersebut mampu mendorong Pasaman Barat menuju pengelolaan anggaran yang lebih baik dan terukur.
Melalui kegiatan monev ini, Pemda Pasbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025. Pemerintah daerah mencermati capaian serta kekurangan yang muncul selama pelaksanaan program. Evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2026 agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Asisten II Setda Pasbar, Endang Rirpinta, menegaskan bahwa keberhasilan realisasi anggaran sangat bergantung pada kecepatan kerja OPD. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan pekerjaan tanpa menunggu batas waktu. Endang menjelaskan bahwa pengukuran realisasi anggaran sudah berjalan sejak triwulan pertama, sehingga OPD harus memulai proses pelaporan sejak dini.
Inspektur Kabupaten Pasaman Barat, Emnita Nadirua, turut menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola dan kepatuhan administrasi sepanjang tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat OPD yang belum menginput data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Emnita meminta seluruh OPD segera menyelesaikan pengentrian data sebelum batas akhir agar tidak menimbulkan hambatan administrasi.
Emnita juga mengingatkan OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tidak menunda penginputan data mendekati tenggat waktu. Ia menilai penginputan yang terlalu dekat dengan batas akhir berisiko menurunkan kualitas data. Menurutnya, data yang akurat dan tepat waktu akan memberikan manfaat nyata bagi OPD dalam pelaksanaan program.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pasbar, Zulfi Agus, menegaskan bahwa konsistensi dan ketepatan pelaporan realisasi anggaran menjadi bagian penting dari gerak cepat Pemda Pasbar. Ia menyampaikan bahwa proses pengentrian data sangat mempengaruhi tingkat serapan anggaran daerah. Zulfi meminta OPD melaporkan realisasi anggaran setiap minggu karena data tersebut berdampak langsung pada evaluasi serapan.
Zulfi juga mengingatkan seluruh OPD agar menyampaikan informasi yang selaras dan terperinci saat pembahasan bersama DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama. Menurutnya, setiap anggaran yang diajukan harus dapat direalisasikan sesuai sasaran yang jelas dengan standar biaya yang seragam.
Pada akhir kegiatan, Pemda Pasbar memberikan penghargaan kepada OPD dan kecamatan dengan capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 tertinggi. Untuk kategori OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meraih peringkat pertama dengan capaian 99,37 persen. Dinas Ketahanan Pangan menempati peringkat kedua dengan 98,95 persen, disusul Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di posisi ketiga dengan 98,80 persen.
Sementara itu, pada kategori kecamatan, Kecamatan Sungai Beremas mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 99,48 persen. Kecamatan Koto Balingka menyusul di posisi kedua dengan 99,34 persen, dan Kecamatan Gunung Tuleh menempati peringkat ketiga dengan capaian 98,76 persen. Melalui langkah ini, Pemda Pasbar gerak cepat kawal APBD Perubahan 2025 sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
