Salingka Media, Pasaman Barat – Target mulia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dicanangkan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Wilayah yang dikenal dengan sebutan Pasbar ini kini gencar melakukan persiapan final menuju deklarasi sebagai daerah Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Predikat ini adalah pengakuan atas keberhasilan wilayah tersebut dalam menghentikan total perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di seluruh lapisan masyarakat.
Langkah signifikan menuju status Bebas Buang Air Besar Sembarangan ini dipertegas oleh Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, dalam sebuah rapat koordinasi penting. Rapat persiapan tersebut, yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati setempat pada Jumat (24/9), dihadiri oleh berbagai elemen kunci, mulai dari asisten, staf ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, wali nagari, hingga Ketua TP-PKK Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Gusmalini M. Ihpan, serta Ketua DWP Erisa Doddy San Ismail, menunjukkan komitmen multisektor.
Dalam arahannya, Bupati Yulianto menekankan bahwa upaya memastikan setiap warga memiliki akses terhadap jamban sehat dan mengadopsi perilaku hidup bersih adalah prioritas utama. “Fokus kita saat ini harus tertuju pada peningkatan taraf kesehatan masyarakat, dimulai dengan menghentikan kebiasaan Bebas Buang Air Besar Sembarangan,” tegas Yulianto. Ia juga menyoroti pentingnya mengatasi isu kesehatan lainnya seperti stunting serta masalah ketahanan pangan, termasuk dinamika harga komoditas penting seperti cabai yang sedang melambung tinggi.
Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ini merupakan pilar fundamental dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program ini dirancang untuk menciptakan perubahan perilaku kolektif yang sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Bupati Yulianto menjelaskan bahwa dari total 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, 16 daerah telah berhasil meraih status ODF. Saat ini, Pasaman Barat bersama dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berjuang untuk mencapai predikat tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, harapan besar diletakkan pada peran sentral para camat, wali nagari, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Mereka diinstruksikan untuk berkolaborasi secara optimal guna memvalidasi data, dokumen, dan kesiapan kondisi lapangan. “Kita wajib membuktikan bahwa Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya pantas, namun memang layak menerima pengakuan sebagai daerah ODF,” pungkasnya dengan nada optimis.
Selain fokus pada sanitasi, perhatian Pemkab Pasbar juga diarahkan pada aspek ketahanan pangan. Bupati Yulianto mengimbau para wali nagari untuk secara aktif mendorong pemanfaatan pekarangan rumah tangga. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan pangan keluarga secara mandiri dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Sifrowati Yulianto, menggarisbawahi perlunya sinergi yang kuat antara PKK dan pemerintah daerah dalam memperkokoh ketahanan keluarga. Sifrowati menyatakan bahwa pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK harus dijalankan secara efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, program yang berkaitan erat dengan kesehatan dan gizi keluarga merupakan agenda krusial pemerintah, baik di level kabupaten, kecamatan, maupun nagari.
Sifrowati menambahkan bahwa berbagai tantangan seperti stunting, kemiskinan, dan dampak negatif globalisasi merupakan isu nasional yang juga dihadapi oleh Pasaman Barat. Oleh karena itu, PKK didorong untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi semua persoalan tersebut, tentu saja dengan dukungan penuh dari masyarakat.
Sebagai Ketua PKK, Sifrowati secara spesifik menyoroti pentingnya peran keluarga dalam peningkatan ketahanan pangan dan status gizi. “Dengan membudidayakan cabai dan sayuran di lingkungan rumah, setiap keluarga dapat secara langsung memenuhi kebutuhan pangannya sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.
Ia juga berharap kegiatan kolaboratif ini dapat menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga lain untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka dengan cara yang lebih produktif dan berkelanjutan. Sifrowati menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh jajaran pengurus PKK dari tingkat kabupaten hingga nagari, bersama unsur pemerintah dan seluruh keluarga, untuk terus meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam inisiatif ketahanan pangan keluarga. “Mari kita tanam cabai, sayuran, dan buah-buahan untuk menjamin masa depan gizi dan ekonomi yang lebih baik,” tutupnya, memberikan semangat untuk aksi nyata di lapangan. Upaya ini menunjukkan keseriusan Pasaman Barat dalam mengatasi isu mendasar kesehatan dan kesejahteraan.
