Salingka Media – Masa depan ribuan tenaga honorer di Indonesia kerap diselimuti ketidakpastian, namun bagi mereka yang mengabdi di Kabupaten Pasaman Barat, secercah harapan mulai terlihat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Bupati H. Yulianto, S.E., M.M., menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan nasib para pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Berbeda dari kebanyakan daerah yang pasif, Pemkab Pasaman Barat mengambil langkah proaktif, memperjuangkan pengangkatan Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi dilematis yang dihadapi banyak honorer, baik yang sudah masuk dalam database maupun yang belum. Bupati Yulianto menegaskan bahwa Pemda Pasaman Barat akan selalu berpihak pada para Honorer Pasaman Barat, namun dengan tetap mematuhi koridor aturan kepegawaian yang berlaku. Ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah aksi nyata yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kontribusi mereka. Perjuangan untuk para Honorer Pasaman Barat ini menjadi prioritas utama demi memberikan kepastian dan jaminan karier.
Dalam sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan dan komitmen, Bupati Yulianto tidak hanya mengirimkan surat, tetapi juga secara langsung mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sekitar sebulan yang lalu, sebuah surat resmi telah dilayangkan oleh Pemkab Pasaman Barat. Namun, pada Senin (15/9), Bupati Yulianto bersama Kepala BKPSDM Pasbar, Agusli, S.Pd., M.Pd., dan Kabid Pengembangan BKPSDM, Dedi Susanto, S.Psi., mengantar langsung surat usulan tersebut.
Usulan yang disampaikan ini mencakup pengangkatan seluruh tenaga honorer, baik kategori RII, RIII, maupun RIV, menjadi PPPK Paruh Waktu. Proposal ini dikhususkan bagi mereka yang telah mengabdi lebih dari dua tahun dan telah mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2024. . Langkah ini sangat strategis karena memungkinkan komunikasi langsung dan diskusi mendalam dengan para analis kepegawaian di Kemenpan RB. Tujuannya adalah memastikan usulan ini dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional, memberikan solusi konkret bagi para Honorer Pasaman Barat.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pemkab Pasaman Barat adalah jumlah honorer non-database yang mencapai lebih dari 170 orang. Mereka adalah para pengabdi yang telah bertahun-tahun bekerja keras, namun tidak tercatat dalam aplikasi SIASN, sehingga tidak bisa diusulkan secara otomatis. Inilah alasan mendesak mengapa Pemkab Pasaman Barat memandang perlu untuk menyampaikan usulan ini secara langsung.
Kepala BKPSDM Pasbar, Agusli, menjelaskan bahwa langkah proaktif ini adalah upaya untuk memecah kebuntuan. “Karena tidak tercatat, kami mencoba mengusulkan dengan menyurati langsung Kemenpan RB,” ungkapnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan para honorer non-database yang selama ini “tidak terlihat” dapat mendapatkan kesempatan yang setara untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, memastikan tidak ada satupun yang terlewat dari perjuangan ini.
Perjuangan yang dilakukan oleh Bupati Yulianto dan jajarannya merupakan cerminan dari kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan dan masa depan para pekerjanya. Pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu tidak hanya memberikan kepastian status kepegawaian, tetapi juga jaminan akan gaji dan tunjangan yang lebih layak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dengan langkah ini, Pemkab Pasaman Barat tidak hanya menunjukkan kepemimpinan yang berempati, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencari solusi kreatif dan proaktif untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer. Masa depan ribuan honorer di Pasaman Barat kini tidak lagi hanya sebatas angan-angan, melainkan sebuah harapan yang sedang diperjuangkan menjadi kenyataan.
