Salingka Media – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengambil langkah tegas dalam penanganan pascabencana yang melanda wilayahnya. Melihat tingginya arus bantuan yang masuk namun belum tersalurkan secara maksimal, Mahyeldi instruksikan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Sumbar untuk turun tangan langsung. Ia tidak ingin melihat adanya bantuan logistik yang menumpuk di gudang sementara warga terdampak masih sangat membutuhkannya.
Langkah ini Gubernur ambil tepat 17 hari setelah bencana melanda. Arus kepedulian dari berbagai pihak terus mengalir deras ke Sumatera Barat. Namun, kapasitas penyaluran yang selama ini hanya mengandalkan dinas teknis ternyata mulai kewalahan menghadapi volume bantuan yang begitu besar. Mahyeldi menilai situasi ini memerlukan perubahan strategi yang cepat dan taktis agar manfaat bantuan segera sampai ke tangan masyarakat.
“Bantuan tidak boleh menumpuk, petugas harus segera mendistribusikan setiap barang yang masuk. Seluruh OPD wajib ikut membantu proses pendistribusian ini,” tegas Gubernur Mahyeldi saat memberikan arahan di Padang, pada hari Jumat (12/12/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana bukan lagi tugas segelintir instansi saja. Sebelumnya, pemerintah daerah hanya membebankan tanggung jawab distribusi logistik kepada Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa skema tersebut sudah tidak relevan lagi mengingat skala bencana dan banyaknya donasi yang masuk.
Gubernur menyadari bahwa Dinsos dan BPBD memiliki keterbatasan personel dan armada. Jika pemerintah terus memaksakan pola lama, risiko penumpukan barang akan semakin tinggi dan potensi kerusakan logistik bisa terjadi. Oleh karena itu, Mahyeldi instruksikan semua OPD tanpa terkecuali untuk mengambil peran aktif. Dengan melibatkan seluruh instansi, Gubernur berharap jangkauan distribusi bisa lebih luas dan waktu penyaluran menjadi jauh lebih singkat.
Selain fokus pada percepatan distribusi logistik, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanggulangan bencana. Ia meminta petugas di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar untuk mempercepat proses validasi data korban dan kerusakan. Data yang akurat memegang peranan vital sebagai landasan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nantinya.
“Kami terus memantau proses rekapitulasi data secara berkala. Pemerintah harus menjaga akurasi dan validasi data tersebut agar penanganan selanjutnya tepat sasaran,” ujar Mahyeldi menambahkan.
Pentingnya data ini berkaitan erat dengan jumlah korban yang cukup besar. Berdasarkan rekapitulasi sementara hingga Jumat (12/12), bencana ini telah menelan banyak korban jiwa. Data mencatat sebanyak 241 orang meninggal dunia, sementara tim SAR masih terus mencari 93 orang yang berstatus hilang. Selain itu, rumah sakit dan posko kesehatan merawat 382 warga yang mengalami luka-luka. Secara keseluruhan, total masyarakat yang merasakan dampak langsung dari bencana ini mencapai angka fantastis, yakni 296.307 jiwa.
Kerusakan infrastruktur hunian juga menjadi perhatian utama. Ribuan warga kini harus kehilangan tempat tinggal yang layak. Tercatat sebanyak 1.539 unit rumah mengalami rusak berat, 1.132 unit rusak sedang, dan 5.421 unit mengalami rusak ringan. Kondisi ini memaksa pemerintah bekerja lebih keras dalam menyediakan hunian sementara maupun percepatan perbaikan rumah.
Tak hanya sektor pemukiman, sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat juga lumpuh. Bencana telah menyapu 7.227 hektar sawah produktif, merusak 7.284 hektar lahan, dan menghancurkan 1.125 hektar kebun milik warga. Kerugian materiil ini tentu akan berdampak panjang pada stabilitas ekonomi daerah jika tidak segera mendapatkan penanganan serius.
Melihat besarnya dampak kerusakan tersebut, sangat wajar jika Mahyeldi instruksikan semua OPD untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan Sumatera Barat. Pemerintah berharap dengan gotong royong seluruh aparatur sipil negara, beban masyarakat terdampak dapat sedikit berkurang dan proses bangkit dari bencana bisa berjalan lebih cepat.
