Salingka Media – Rencana kehadiran Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) di UIN Imam Bonjol Padang pada Selasa, 19 Agustus 2025, mendapat penolakan dari mahasiswa. Penolakan itu disampaikan secara terbuka oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Imam Bonjol Padang melalui media sosial dan poster yang beredar di lingkungan kampus.
Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Hidayatul Fikri, menegaskan bahwa alasan penolakan tersebut berhubungan dengan sejumlah kebijakan Gubernur Mahyeldi yang dinilai merugikan masyarakat adat. “Fikri menilai kehadiran gubernur tidak layak diterima di tengah berbagai persoalan yang membelit pemerintahannya. Ia menegaskan, Mahyeldi dianggap telah menggadaikan kepentingan masyarakat dan merampas hak-hak masyarakat adat., Selasa (19/8/2025).
Menurut Fikri, penolakan mahasiswa dipicu kasus izin PT Sumber Permata Sipora di Kabupaten Mentawai. Perusahaan tersebut mendapat rekomendasi gubernur untuk mengelola lahan seluas 22 ribu hektare di Pulau Sipora. Mahasiswa menilai terdapat banyak kejanggalan dalam proses perizinan yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tata Kelola serta regulasi terkait pulau kecil. “Kami sebagai mahasiswa tidak bisa diam melihat hak-hak masyarakat adat dirampas begitu saja,” tegasnya.
Selain isu di Mentawai, mahasiswa juga menyoroti beberapa permasalahan lain yang muncul di masa kepemimpinan Mahyeldi, seperti polemik PT Incasi Raya dan PLTU Ombilin. Mereka sebelumnya juga telah menyuarakan aspirasi melalui aksi “Indonesia Cemas” di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Namun, menurut Fikri, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi.
Pada hari yang dijadwalkan, Gubernur Mahyeldi tidak hadir dan hanya mengutus Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk mewakili. Namun, sikap mahasiswa tetap konsisten menolak kehadiran perwakilan pemerintah provinsi di kampus mereka. Fikri menegaskan bahwa sikap tersebut murni inisiatif mahasiswa tanpa tekanan dari pihak kampus.
Penolakan terhadap Gubernur Mahyeldi bukan kali ini saja terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pada Agustus 2023, mahasiswa UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi juga menolak kehadiran gubernur terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan kilang minyak dan petrokimia di Air Bangis, Pasaman Barat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Balius, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, membenarkan adanya aksi penolakan tersebut. Ia mengaku tidak sempat memberikan tanggapan lebih jauh karena harus segera menghadiri agenda lain.
