Salingka Media – Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada Senin, 21 April 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebijakan istimewa berupa akses transportasi umum secara gratis khusus untuk para penumpang perempuan. Layanan ini mencakup moda Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta.
Mekanisme Khusus: Gate Gratis Disiapkan
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, pihaknya telah menyiapkan skema khusus untuk mendukung pelaksanaan program ini. Tersedia gerbang masuk khusus di tiap moda transportasi agar memudahkan perempuan yang ingin memanfaatkan fasilitas bebas tarif ini.
“Gerbang khusus akan disiapkan bagi pengguna yang mendapatkan layanan gratis, termasuk di TransJakarta, MRT, maupun LRT,” ujar Syafrin dalam keterangannya kepada media pada Jumat (18/4), dikutip dari Antara.
Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
Inisiatif layanan gratis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur DKI Jakarta yang menginginkan agar perempuan mendapat penghormatan spesial pada momen peringatan Hari Kartini dengan cara memberikan kemudahan akses transportasi umum.
Tak Hanya di Hari Kartini, Gratis Juga di Hari Angkutan Nasional
Tak berhenti di 21 April, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali memberlakukan layanan transportasi gratis untuk semua penumpang pada peringatan Hari Angkutan Nasional, yang jatuh pada Kamis, 24 April 2025. Layanan tersebut akan mencakup seluruh rute Transjakarta, termasuk BRT, Non-BRT, Mikrotrans, serta jalur MRT dan LRT.
Kategori Lain Tetap Nikmati Layanan Gratis
Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menegaskan bahwa penerima manfaat seperti pengguna Mikrotrans, Transjakarta Cares, serta pemegang kartu layanan gratis juga tetap mendapatkan pembebasan biaya seperti biasa meski tidak bertepatan dengan hari-hari khusus.
Kolaborasi Lintas Daerah untuk Akses Transportasi Jabodetabek
Lebih luas lagi, Pemprov DKI turut menjalin kerja sama dengan instansi di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tujuannya adalah memastikan masyarakat dari 15 kategori tertentu tetap bisa mengakses transportasi umum tanpa hambatan biaya.
Beberapa golongan yang tercakup di antaranya adalah PNS dan pensiunan PNS Pemprov DKI, tenaga kontrak, siswa penerima KJP Plus, penghuni rumah susun sederhana (Rusunawa), kader PKK, hingga karyawan bergaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP).