DPR umumkan enam keputusan sebagai jawaban resmi terhadap desakan 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada Jumat, 5 September 2025. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dasco menjelaskan, keputusan tersebut dihasilkan dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada Kamis, 4 September 2025. Rapat tersebut menyoroti beberapa langkah nyata, mulai dari pengurangan fasilitas anggota dewan, penghentian berbagai tunjangan, hingga penerapan sistem transparansi yang lebih terbuka di lingkungan parlemen.
Enam Poin Keputusan DPR
Hasil rapat konsultasi yang kemudian dituangkan dalam pernyataan resmi DPR terdiri dari enam poin, yakni:
-
Penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR, efektif berlaku sejak 31 Agustus 2025.
-
Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri yang mulai diberlakukan per 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan resmi kenegaraan.
-
Pemangkasan tunjangan serta fasilitas, termasuk biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
-
Anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak lagi menerima hak-hak keuangan.
-
Penonaktifan anggota DPR yang dilakukan partai politik akan ditindaklanjuti dengan koordinasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bersama mahkamah partai masing-masing.
-
Penguatan transparansi dan peningkatan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi serta kebijakan DPR.
Menurut Dasco, keputusan tersebut ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, yakni Ketua DPR Puan Maharani, dirinya sendiri, serta Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Sjamsurijal.
Anggota DPR Nonaktif Tak Lagi Bergaji
Dalam pernyataannya, Dasco menekankan bahwa DPR umumkan enam keputusan ini juga mencakup penghentian pembayaran gaji dan tunjangan bagi anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Ia menyebut beberapa nama yang masuk dalam daftar, antara lain Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya.
“Pimpinan DPR akan menindaklanjuti proses penonaktifan tersebut dengan meminta MKD DPR berkoordinasi dengan mahkamah partai politik yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota dimaksud,” ujar Dasco.
Isi Tuntutan 17+8 Rakyat
Sebelumnya, publik menyampaikan daftar tuntutan yang diberi nama 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebanyak 17 poin memiliki tenggat waktu 5 September 2025, sementara delapan tuntutan tambahan harus dipenuhi paling lambat 31 Agustus 2026.
Untuk tenggat pertama, beberapa tuntutan utama yang diajukan rakyat antara lain:
-
Pembentukan tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lain kekerasan aparat saat demonstrasi 28–30 Agustus.
-
Penarikan TNI dari pengamanan sipil dan pengembalian fungsi TNI ke barak.
-
Pembebasan demonstran yang ditahan serta penghentian kriminalisasi terhadap mereka.
-
Proses hukum transparan terhadap aparat yang melakukan kekerasan.
-
Penghentian tindakan represif kepolisian dengan menegakkan SOP pengendalian massa.
-
Pembekuan kenaikan gaji maupun fasilitas baru bagi DPR.
-
Transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas lainnya.
-
Penelusuran harta anggota DPR bermasalah oleh KPK.
-
Pemeriksaan anggota DPR yang dianggap melecehkan aspirasi rakyat oleh Badan Kehormatan DPR.
-
Sanksi tegas partai terhadap kader yang tidak etis.
-
Keterlibatan anggota DPR dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
-
Komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil serta disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi kepolisian.
-
Perlindungan pekerja, upah layak, hingga pencegahan PHK massal.
-
Dialog pemerintah dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Sementara itu, delapan tuntutan dengan tenggat 31 Agustus 2026 di antaranya: reformasi besar-besaran di DPR, perbaikan sistem partai politik, reformasi perpajakan, penguatan KPK, pengesahan UU perampasan aset koruptor, reformasi kepolisian, pengembalian TNI ke barak tanpa pengecualian, serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Jawaban DPR di Hari Tenggat
Pada hari jatuh tempo tuntutan, DPR menegaskan komitmennya dengan merilis enam keputusan resmi. Meski begitu, publik masih menunggu tindak lanjut menyeluruh terhadap seluruh poin 17+8 agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif bisa benar-benar pulih.
