Salingka Media – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi nasional. Hal ini terlihat saat Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, bersama Wakil Bupati Pasaman Barat, H. M. Ihpan, menghadiri sidang paripurna DPRD. Acara yang berlangsung secara virtual di Gedung DPRD Pasaman Barat pada Jumat (15/8) ini bertujuan untuk mendengarkan langsung pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 dan Nota Keuangan.
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah. Selain Bupati dan Wakil Bupati, hadir juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan perwakilan instansi terkait. Kehadiran para pejabat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam menyikapi isu krusial seperti penguatan ketahanan pangan sebagai pondasi utama bagi kemajuan bangsa.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa RUU APBN 2026 merupakan rancangan anggaran pertamanya sebagai kepala negara. Beliau menjelaskan bahwa arsitektur anggaran ini dirancang untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sesuai dengan visi dan misinya. Presiden secara eksplisit menyebutkan pentingnya penguatan sektor pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan sebagai pilar kemandirian bangsa.
“Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi visi-misi saya bersama wakil presiden. Kita akan memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan demi kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden memaparkan pencapaian ekonomi yang stabil di tengah gejolak global. Data menunjukkan bahwa pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor sebesar 10,67% juga tercatat berkat nilai tambah dari program hilirisasi. Di samping itu, tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga 4,76%, angka kemiskinan berada pada rekor terendah 8,47%, dan inflasi terkendali di kisaran 2,4%.
Untuk mendorong pemerataan dan kesejahteraan rakyat, APBN 2026 juga akan memprioritaskan beberapa program unggulan. Di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 20 juta penerima, Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 17 juta warga, serta pembentukan 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Selain itu, APBN ini juga akan berfungsi sebagai pendorong stimulus ekonomi, penguat jaring pengaman sosial, dan pendukung dunia usaha.
Setelah pidato selesai, Presiden menyerahkan dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI. Prosesi dilanjutkan dengan penyerahan surat pertimbangan dari DPD dan penandatanganan berita acara. Sidang paripurna ini kemudian ditutup oleh Ketua DPR RI, menandai dimulainya pembahasan mendalam terkait rancangan anggaran negara yang strategis ini.
