Salingka media – PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), atau yang dikenal sebagai BRK Syariah, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kolaborasi ini menandai dimulainya pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dalam mendukung transformasi digital di sektor keuangan pemerintahan daerah.
Digitalisasi SP2D: Mempercepat Pelayanan dan Mengurangi Hambatan Birokrasi
Melalui kemitraan ini, proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh pemerintah daerah kini dapat dilakukan secara digital menggunakan SIPD-RI. Sistem ini diharapkan mampu memangkas prosedur manual yang selama ini menjadi hambatan administratif, serta mempercepat aliran dana ke masyarakat secara lebih transparan dan efisien.
Penandatanganan Resmi dan Peluncuran Fitur SP2D Online
Acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025. Direktur Dana & Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, secara resmi menandatangani perjanjian tersebut. Proses ini turut disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Dalam kesempatan yang sama, fitur SP2D Online melalui platform SIPD-RI juga diluncurkan secara resmi, menandai langkah nyata dalam reformasi birokrasi dan tata kelola anggaran yang berbasis teknologi informasi.
BRK Syariah Tegaskan Komitmen Dukung Digitalisasi Keuangan Publik
M.A. Suharto, usai penandatanganan, menyampaikan apresiasi terhadap kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada BRK Syariah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya bentuk sinergi antarlembaga, tetapi juga bukti komitmen BRK Syariah dalam mendorong inovasi dan modernisasi sistem keuangan publik.
“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan pemerintah kepada BRK Syariah. Ini adalah langkah konkret menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan adaptif terhadap kemajuan digital,” ujar Suharto.
Mendorong Sistem Keuangan yang Inklusif, Aman, dan Modern
Lebih lanjut, Suharto juga menyatakan kesiapan BRK Syariah dalam mengakselerasi transformasi layanan publik melalui digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mempercepat digitalisasi keuangan. Kerja sama ini merupakan bentuk nyata dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, aman, dan efisien,” pungkasnya.