Salingka Media – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, kini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan darurat bencana longsor dan banjir. Upaya membuka kembali Akses Jalan Longsor Humbahas yang terputus menjadi fokus utama, dengan mengerahkan kekuatan penuh dari pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, dan seluruh unsur lintas sektor. Akselerasi pembukaan akses ini bertujuan memulihkan konektivitas wilayah terdampak, sekaligus memastikan layanan dasar dan kebutuhan mendesak para pengungsi dapat terpenuhi tanpa hambatan.
Hingga Senin, 15 Desember 2025, tim gabungan telah berhasil membuka sekitar 30 hingga 40 persen akses jalan vital menuju Desa Batu Nagodang Siatas. Pencapaian ini terwujud berkat dukungan maksimal sepuluh unit alat berat yang berasal dari berbagai instansi, menunjukkan komitmen besar dalam mempercepat normalisasi situasi. Keberhasilan membuka kembali sebagian besar jalan merupakan kunci penting untuk mendistribusikan logistik dan memobilisasi personel lebih lanjut.
Untuk menjamin kelancaran mobilisasi sumber daya dan personel di seluruh area terdampak, Pemerintah Kabupaten Humbahas telah mengambil kebijakan tegas. Mereka memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 262 Tahun 2025. Perpanjangan status ini berlaku mulai dari tanggal 11 hingga 17 Desember 2025. Kebijakan ini memastikan Pemerintah Daerah mengoptimalkan setiap dukungan sarana dan prasarana yang tersedia demi penanganan dampak bencana yang lebih efektif.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, puluhan alat berat terus beroperasi siang dan malam di berbagai desa dan ruas jalan strategis. Mereka bekerja keras menyingkirkan material longsor dan membuka Akses Jalan Longsor Humbahas agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
Tim menempatkan sejumlah unit alat berat pada lokasi-lokasi krusial. Di Desa Batu Nagodang Siatas, dua unit ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta satu unit ekskavator dari Dinas Pertanian beroperasi, didukung pula oleh satu unit crawler carrier dumper dari pihak swasta. Selanjutnya, tim menempatkan satu unit ekskavator milik Pemerintah Daerah di Desa Panggugunan, sementara satu unit ekskavator swasta lain fokus bekerja di Dusun II Rambingan, Kecamatan Tarabintang. Selain itu, satu unit beco loader beroperasi di Desa Parmonangan. Sayangnya, satu unit ekskavator milik Dinas Pertanian saat ini masih menjalani perawatan rutin.
Tidak hanya dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) PUPR juga aktif mengirimkan bantuan. Mereka menurunkan satu unit loader di ruas jalan Pakkat–Tapanuli Tengah dan satu unit loader lainnya di ruas jalan Onan Ganjang–Pakkat–Tarabintang. Dukungan ini memperlancar akses antarwilayah yang sebelumnya sempat terganggu parah akibat timbunan material.
Selain fokus pada pemulihan infrastruktur, Pemerintah Daerah dan BPBD secara simultan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Khusus di lokasi pengungsian terpusat, satu unit mobil tangki air milik BPBD dengan kapasitas 4.000 liter secara rutin menyalurkan air bersih sebanyak dua kali sehari ke Posko Pengungsian yang bertempat di Aula Gereja Parbotihan.
Pemulihan layanan vital juga terus menunjukkan progres. Perbaikan jaringan listrik di seluruh desa terdampak telah mencapai angka 98 persen. Khususnya Desa Batu Nagodang Siatas, tim teknis berhasil mencapai progres pemulihan sekitar 60 persen. Sementara itu, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dilaporkan tetap berjalan normal, meskipun beberapa SPBU mencatatkan antrean panjang.
Bencana ini meninggalkan dampak yang mendalam bagi masyarakat Humbahas. Data terbaru mencatat bencana tersebut menimpa 2.234 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 5.678 jiwa. Korban terdampak tersebar di enam kecamatan dan 60 desa. Jumlah pengungsi tercatat mencapai 1.452 jiwa, terdiri dari 289 jiwa di pengungsian terpusat dan 1.164 jiwa memilih mengungsi secara mandiri. Data korban jiwa mencatatkan 10 orang meninggal dunia, satu orang dinyatakan hilang, dan lima orang mengalami luka-luka.
Kerugian material akibat bencana ini meliputi rusaknya rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur jalan dan jembatan, serta sektor pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BNPB dan BPBD terus berkoordinasi melakukan pendataan calon penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Hunian Sementara (Huntara). Data sementara mencatat 130 calon penerima dari kategori rumah yang hanyut, rusak berat, dan rencana relokasi.
Pemerintah dan BNPB secara berkelanjutan memberikan pendampingan teknis kepada BPBD Kabupaten Humbahas, termasuk menyalurkan bantuan logistik dan peralatan yang krusial. Ke depan, mereka memprioritaskan percepatan pendataan pengungsi secara terpilah, penghitungan kerugian material yang akurat, serta penyelesaian total pembukaan Akses Jalan Longsor Humbahas. Langkah-langkah ini menjadi fokus utama dalam memastikan transisi dari masa tanggap darurat menuju tahap pemulihan berjalan mulus dan tuntas.
