Salingka Media – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan instruksi BGN Hentikan Operasional SPPG Dharmasraya mulai hari ini. Keputusan mendadak ini menyusul adanya laporan gangguan kesehatan serius yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Pihak otoritas memilih penghentian sementara ini sebagai prosedur keamanan utama sambil menunggu kepastian hasil uji laboratorium resmi dari instansi kesehatan terkait.
Langkah evakuasi operasional ini tertuang secara resmi dalam Surat BGN Nomor 297/D.TWS/02/2026. Dokumen tertanggal 4 Februari 2026 tersebut menginstruksikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dharmasraya Sungai Rumbai untuk membekukan seluruh kegiatan produksi makanan. Pimpinan BGN mengeluarkan surat ini setelah menerima laporan investigasi awal dari Koordinator Regional Provinsi Sumatera Barat mengenai adanya kejadian menonjol berupa gangguan pencernaan masal pada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya memberikan dukungan penuh terhadap instruksi tersebut. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Dharmasraya, Jasman, menilai bahwa penghentian aktivitas SPPG merupakan bentuk respons cepat yang sangat rasional. Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjamin keselamatan para siswa yang menjadi sasaran utama program nasional ini. Jasman menegaskan bahwa keamanan masyarakat adalah prioritas tertinggi di atas segala aspek operasional lainnya.
Berdasarkan data terkini hingga Rabu sore, 4 Februari 2026, tercatat sebanyak 127 pelajar mengalami keluhan kesehatan yang serupa. Para siswa melaporkan gejala medis seperti rasa mual yang hebat, pusing, hingga gangguan pencernaan akut. Mayoritas korban yang terdampak merupakan pelajar dari SMAN 1 Sungai Rumbai. Kejadian ini memicu kepanikan singkat di lingkungan sekolah sebelum petugas medis segera memberikan pertolongan pertama kepada para siswa.
Dari total keseluruhan korban, tim medis telah mengizinkan 118 siswa untuk pulang ke rumah masing-masing guna menjalani rawat jalan. Namun, enam pelajar hingga saat ini masih memerlukan perawatan intensif di rumah sakit setempat. Selain itu, tiga siswa lainnya masih berada dalam pengawasan ketat petugas medis di Puskesmas Sungai Rumbai. Tim dokter terus memantau kondisi fisik para siswa secara berkala untuk memastikan tidak ada perburukan gejala.
Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya bergerak cepat dengan mengirimkan sampel makanan yang diduga menjadi pemicu keracunan. Petugas mengambil sampel tersebut langsung dari lokasi distribusi dan segera mengirimnya ke laboratorium Dinas Kesehatan serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang. Proses pengujian laboratorium ini akan menjadi penentu utama untuk mengetahui kandungan zat atau bakteri yang menyebabkan gangguan kesehatan massal tersebut.
Selama masa penantian hasil uji laboratorium, kebijakan BGN Hentikan Operasional SPPG Dharmasraya tetap berlaku secara penuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Yosta Defina, menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti peristiwa ini. Ia meminta semua pihak menunggu hasil sains dari BPOM agar tidak muncul asumsi yang keliru di tengah masyarakat. Dinkes berjanji akan membuka hasil pemeriksaan tersebut kepada publik segera setelah laporan resmi keluar.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus membangun koordinasi yang intensif dengan berbagai elemen. Jasman menyebutkan bahwa pihaknya melibatkan Dinas Kesehatan, pengelola SPPG, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hingga unsur Forkopimda dalam menangani kasus ini. Koordinasi lintas sektoral ini bertujuan agar proses investigasi berjalan secara transparan dan akurat. Pemerintah juga memastikan seluruh RSUD dan Puskesmas di wilayah terdampak selalu siap siaga memberikan pelayanan medis optimal bagi para korban.
Pemerintah daerah juga mengimbau agar pengelola SPPG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Ikan (SPPI) di seluruh wilayah Dharmasraya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan secara ketat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kepala BGN mengenai percepatan pengelolaan keamanan pangan nasional. Kasus ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pemberian gizi bagi pelajar.
Sebagai penutup, Jasman meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan spekulasi liar mengenai penyebab keracunan sebelum ada pengumuman resmi. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyampaikan setiap detail perkembangan kasus ini secara terbuka. Langkah BGN Hentikan Operasional SPPG Dharmasraya menjadi titik awal untuk memperketat pengawasan kualitas makanan demi memastikan program MBG memberikan manfaat kesehatan yang nyata, bukan justru membahayakan keselamatan para pelajar.
