Salingka Media – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pembangunan Huntara untuk korban bencana Tanah Datar segera memasuki tahap realisasi. Suharyanto menyampaikan komitmen tersebut saat meninjau langsung kesiapan lahan di Jorong Padang Kunyik, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh pada Jumat (19/12/2025). Pemerintah memprioritaskan penyediaan hunian sementara ini bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Langkah ini bertujuan untuk memindahkan warga dari tenda pengungsian menuju tempat tinggal yang lebih layak sebelum hunian tetap (Huntap) selesai. Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mendirikan bangunan sementara bagi warga yang rumahnya berada di zona merah atau mengalami kerusakan berat. Selain menyediakan tempat tinggal, BNPB juga menyalurkan dana bantuan sebesar Rp600 ribu setiap bulan untuk setiap rumah tangga selama mereka menempati hunian sementara tersebut.
Bagi warga yang memiliki rumah dengan kategori rusak sedang, pemerintah mengalokasikan bantuan perbaikan senilai Rp30 juta. Sementara itu, pemilik rumah dengan kategori rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp15 juta yang cair dalam dua tahap. Suharyanto menegaskan bahwa skema bantuan ini merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi warga terdampak bencana hidrometeorologi.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyambut baik kedatangan rombongan BNPB untuk memvalidasi kesiapan teknis di lapangan. Pemkab Tanah Datar mengusulkan kebutuhan total sebanyak 554 unit hunian bagi seluruh pengungsi di wilayah tersebut. Khusus di lokasi Padang Kunyik, pemerintah berencana membangun 23 unit pertama sebagai proyek awal penanganan pengungsi.
Ahmad Fadly menyatakan bahwa pihaknya terus melengkapi dokumen persyaratan agar bantuan pusat segera turun ke daerah. Pemerintah kabupaten berkomitmen mendampingi masyarakat selama masa transisi dari pengungsian menuju hunian baru yang lebih aman. Peninjauan lokasi ini kemudian berakhir dengan sesi audiensi antara Kepala BNPB dan para pengungsi untuk mendengar langsung aspirasi warga.
