Salingka Media – Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) di Aceh mengambil langkah tegas mengirimkan surat terbuka langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi desakan agar pemerintah segera mempercepat akses dan memperkuat koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional bagi wilayah-wilayah terdampak bencana hidrometeorologi besar di Sumatera, khususnya Provinsi Aceh. Para akademisi menyoroti bahwa kondisi di lapangan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan serius yang membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan terbuka terhadap dukungan global.
Ketua Dewan Profesor USK, Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng., menekankan tanggung jawab moral mereka sebagai akademisi yang menyaksikan langsung dampak bencana. Ia menyampaikan, kerusakan infrastruktur masif, terputusnya jalur logistik, serta gangguan listrik dan telekomunikasi secara signifikan menghambat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan esensial. Kondisi ini membuat proses pemulihan berjalan sangat lambat dan berisiko meningkatkan jumlah korban.
Data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan laporan media nasional menunjukkan skala kehancuran yang sangat besar. Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 itu telah merenggut sedikitnya 1.006 korban jiwa yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan warga dilaporkan masih hilang atau mengalami luka-luka, sementara ratusan ribu jiwa lainnya mengungsi dan terdampak langsung.
Secara spesifik di Provinsi Aceh, Prof. Izarul mengungkapkan setidaknya 332 titik jembatan mengalami kerusakan parah. Selain itu, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan infrastruktur dasar lain ikut terkena dampak, mengakibatkan terputusnya akses transportasi dan komunikasi di berbagai wilayah terisolasi. Gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang meluas tidak hanya memperlambat koordinasi tim darurat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal dan mengganggu operasional fasilitas kesehatan vital.
“Kami melihat kondisi ini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi, termasuk dalam konteks keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional yang hingga kini belum berjalan optimal,” tegas Prof. Izarul. Ia menambahkan, pemerintah pusat memang menyatakan kemampuan nasional masih mencukupi, namun kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dan mendesak.
Dalam surat terbuka yang mereka kirimkan pada Senin, 15 Desember 2025, Dewan Profesor USK mengajukan sebelas rekomendasi strategis kepada Presiden. Rekomendasi ini bertujuan untuk memecahkan hambatan logistik dan mempercepat penyaluran bantuan. Langkah-langkah kunci yang mereka usulkan meliputi:
-
Mempercepat Pembukaan Jalur Transportasi Utama: Membuka akses penuh bandara, pelabuhan, dan jalan raya utama untuk segera menerima bantuan kemanusiaan internasional.
-
Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional: Mengumumkan status darurat secara komprehensif untuk mempermudah mobilisasi sumber daya dan koordinasi bantuan.
-
Mendirikan Pusat Koordinasi Logistik Kemanusiaan: Membentuk Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh. Pusat ini wajib melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta perwakilan lembaga kemanusiaan internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi.
-
Menyederhanakan Prosedur Perizinan: Memangkas birokrasi perizinan (clearance) bagi organisasi kemanusiaan internasional, termasuk efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan.
Rekomendasi lain yang disampaikan juga mencakup pengaktifan sistem pelacakan logistik terpadu (common logistics tracking), optimalisasi titik konsolidasi logistik (Aid Staging Areas) di lokasi strategis seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, serta percepatan pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama. Mereka juga mendesak pemulihan cepat akses rute darat yang terputus menuju wilayah terpencil.
Dewan Profesor USK juga secara tegas menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan seluruh bantuan. Mereka percaya bahwa penegasan komitmen nasional terhadap prinsip-prinsip ini akan memaksimalkan partisipasi internasional, yang pada akhirnya akan sangat menentukan keselamatan dan proses pemulihan masyarakat terdampak.
Prof. Izarul memperingatkan, tanpa koordinasi logistik yang efektif dan keterbukaan penuh terhadap dukungan internasional, risiko keterlambatan bantuan, terutama pasokan medis, pangan, dan perlindungan, akan semakin besar. Situasi ini, katanya, akan diperburuk oleh potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin berlanjut berdasarkan prakiraan BMKG. Respon yang cepat, terkoordinasi, dan didukung penuh oleh pemerintah pusat adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.
