Salingka Media – Pemerintah pusat dan daerah secara intensif kejar target penanganan korban bencana di Kabupaten Agam. Fokus utama saat ini terletak pada percepatan pembangunan hunian sementara atau Huntara Keselamatan Agam sebagai solusi transisi yang mendesak. Kondisi posko pengungsian yang rentan memaksa pemerintah segera merelokasi warga ke tempat tinggal yang lebih aman dan layak.
Dalam upaya memastikan langkah ini berjalan cepat dan tepat sasaran, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Irjen Pol Edi Mardianto, bersama Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, dan Sekretaris Daerah, Mhd. Lutfi, langsung meninjau posko pengungsian di Kecamatan Palembayan pada Jumat (12/12/2025). Kunjungan ini sekaligus memberikan sosialisasi langsung kepada warga mengenai rencana pembangunan Huntara dan pentingnya aspek keselamatan.
Di hadapan para pengungsi, Edi Mardianto menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi pertimbangan utama bagi setiap warga terdampak. Ia secara langsung mengajak masyarakat untuk bersedia pindah dan menempati hunian sementara yang pemerintah siapkan. Menurutnya, tinggal di lokasi pengungsian saat ini mengandung risiko tinggi, terutama jika terjadi bencana susulan.
“Daripada Bapak dan Ibu tetap bertahan di lokasi pengungsian yang belum sepenuhnya aman, lebih baik segera tinggal di hunian sementara yang Pemerintah siapkan,” jelas Edi. Ia menambahkan bahwa kepindahan ini merupakan langkah preventif yang esensial untuk menghindari potensi bahaya yang sewaktu-waktu bisa datang. Edi Mardianto menekankan bahwa Huntara akan memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik selama masa pemulihan berlangsung.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, memaparkan perkembangan dan langkah konkret yang Pemerintah Kabupaten Agam ambil dalam penanganan pascabencana. Pemerintah daerah tidak tinggal diam; mereka memastikan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi berjalan lancar. Selain itu, layanan kesehatan darurat tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga kondisi fisik dan mental warga terdampak.
Menurut Iqbal, Pemerintah Kabupaten Agam saat ini berfokus pada penyiapan lokasi Huntara Keselamatan Agam agar proses relokasi dapat terlaksana sesegera mungkin. Ia menjamin bahwa semua kebutuhan mendesak warga akan terpenuhi. Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memastikan penanganan bencana bergerak secara terpadu dan efisien. Langkah percepatan ini menunjukkan komitmen serius Pemkab Agam dalam memulihkan kondisi masyarakat pascabencana.
Kunjungan pejabat pusat ini memainkan peran penting dalam upaya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama kolaborasi ini adalah memastikan seluruh proses penanganan bencana berjalan efektif, transparan, dan berorientasi penuh pada keselamatan warga. Dengan adanya sinkronisasi, Pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai hunian yang lebih layak bagi warga selama mereka menjalani masa transisi dan pemulihan.
Pembangunan Huntara merupakan solusi jangka pendek yang paling realistis untuk saat ini. Tempat tinggal sementara ini dirancang untuk memberikan perlindungan memadai, menjauhkan warga dari lokasi rawan bencana, dan mengakhiri masa tinggal yang kurang ideal di posko-posko pengungsian. Pemerintah pusat dan daerah secara kolektif bekerja keras mewujudkan kondisi pemulihan yang aman, cepat, dan terstruktur bagi seluruh masyarakat Kabupaten Agam yang terdampak. Seluruh langkah ini Pemerintah ambil untuk menjamin warga kembali mendapatkan rasa aman dan kenyamanan.
