Salingka Media – Situasi pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh menuntut respons cepat dari berbagai pihak, terutama dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk memastikan stabilitas pasokan energi dan mencegah eksploitasi di tengah kondisi darurat, Polda Aceh mengambil langkah tegas. Personel gabungan dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh kini dikerahkan secara intensif untuk melakukan Pengawasan SPBU Banda Aceh dan memastikan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan merata bagi seluruh warga.
Langkah strategis ini fokus pada pencegahan dua masalah utama yang kerap muncul dalam situasi krisis: potensi antrean panjang yang mengganggu ketertiban umum dan praktik penimbunan BBM ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari kesulitan masyarakat. Penimbunan ini secara langsung berimplikasi pada kelangkaan buatan dan memicu antrean panjang yang tidak perlu.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh, Komisaris Besar Zulhir Destrian, menjelaskan bahwa upaya Pengawasan SPBU Banda Aceh dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tim lapangan telah diterjunkan ke 20 titik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Banda Aceh yang terindikasi memiliki potensi lonjakan pembelian tinggi.
“Kami mulai memantau secara ketat seluruh SPBU yang beroperasi di Banda Aceh. Ini merupakan tindakan preventif untuk menghindari praktik penimbunan yang dapat menyebabkan antrean panjang di 20 lokasi SPBU tersebut,” tegas Kombes Zulhir Destrian pada hari Rabu (3/12/2025). Fokus pengawasan ini memastikan bahwa penyaluran BBM dilakukan secara transparan dan sesuai dengan porsi kebutuhan masyarakat yang wajar.
Selain menempatkan petugas berseragam di lokasi, kepolisian juga membangun jalur koordinasi langsung yang erat dengan pihak manajemen dan petugas SPBU. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses penyaluran BBM di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas SPBU diinstruksikan untuk bertindak lebih selektif dalam melayani setiap pembelian dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila mendapati adanya indikasi pembelian BBM dalam jumlah yang tidak wajar atau berlebihan.
Dalam upaya menjaga ketenangan publik, Polisi turut aktif memberikan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat didorong untuk melakukan pembelian BBM dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan riil harian, bukan berdasarkan kepanikan. Sikap ini sangat penting untuk mencegah terjadinya panic buying yang justru dapat menciptakan kelangkaan pasokan palsu dan memastikan ketersediaan BBM tetap merata di semua wilayah, terutama bagi masyarakat yang benar-benar terdampak parah oleh bencana alam.
Untuk mendukung percepatan pelayanan dan mengurangi penumpukan kendaraan di area pengisian, Polda Aceh juga menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan Pertamina serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Salah satu poin penting dalam koordinasi ini adalah penyampaian imbauan terkait implementasi kebijakan pembebasan penggunaan barcode untuk pembelian BBM, sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur yang berlaku dalam situasi kedaruratan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses transaksi di SPBU, sehingga meminimalkan durasi antrean kendaraan yang menunggu giliran.
Lebih lanjut, Zulhir menambahkan bahwa komunikasi strategis juga diperluas hingga ke Depo Pertamina. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa proses distribusi BBM dari depo ke seluruh jaringan SPBU dapat berlangsung tanpa hambatan logistik sedikit pun. Dengan pengawasan dan pendistribusian yang terjaga ketat, potensi kelangkaan BBM yang dapat memperkeruh situasi pascabencana dapat dicegah secara efektif. Kebutuhan energi masyarakat, baik untuk transportasi maupun kebutuhan sehari-hari, pun diharapkan tetap terpenuhi dengan baik.
