Salingka Media – Sumatera Barat terus memperkuat fondasi masyarakatnya melalui inisiatif yang menjangkau hingga pelosok desa. Dalam era di mana tantangan sosial seperti narkoba dan pergaulan bebas semakin kompleks, gerakan yang melibatkan semua lapisan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan. Rapat Kerja Daerah PKK Provinsi Sumatera Barat 2025, yang baru saja dibuka, menawarkan pandangan segar tentang bagaimana organisasi ini bisa lebih efektif dalam membangun ketahanan keluarga.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah PKK Provinsi Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran pada Senin, 17 November 2025. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Gerakan PKK Sumbar 2025 harus benar-benar aktif dan berdampak hingga ke tingkat nagari, kelurahan, dan desa. Mahyeldi menyatakan bahwa gerakan ini tidak boleh hanya berhenti di level provinsi, melainkan harus menyentuh akar masyarakat untuk disebut sebagai gerakan yang hidup.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta, termasuk pengurus PKK dari berbagai tingkatan, ketua pokja, staf ahli, narasumber, dan undangan lainnya. Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, turut hadir sebagai bagian dari upaya koordinasi. Mahyeldi menyoroti pentingnya PKK untuk lebih sensitif terhadap dinamika masyarakat, khususnya dalam hal generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Ia melihat PKK sebagai entitas strategis yang bisa memperkuat karakter generasi muda melalui program-program yang tepat sasaran.
Untuk mencapai efektivitas tersebut, Gubernur mendorong kolaborasi antara PKK dengan Dinas Pendidikan dan instansi daerah lainnya. Kerja sama ini diharapkan dapat membuat program pembinaan keluarga berjalan lebih lancar. Mahyeldi juga menegaskan peran ketahanan keluarga sebagai perisai utama melawan masalah sosial seperti narkoba dan pergaulan bebas. Ia merujuk pada Perda Ketahanan Keluarga sebagai panduan untuk memperkuat lingkungan sosial di setiap nagari.
Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya melibatkan unsur adat Minangkabau, seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang. Ia berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin dengan tokoh adat untuk menyelaraskan program dan meningkatkan ketahanan sosial. Sebagai contoh positif, ia menyebut Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang, yang rutin mengadakan rapat bulanan bersama tokoh adat dan masyarakat untuk membahas isu-isu lokal. Pola ini, kata Mahyeldi, akan diperkuat melalui Peraturan Gubernur yang sedang disiapkan.
Gubernur juga membahas kerja sama antara Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau dengan kepolisian melalui program Restorative Justice. Inisiatif ini memungkinkan penyelesaian masalah sosial secara langsung di nagari, tanpa perlu melalui proses pengadilan yang memakan waktu lama. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menangani konflik secara lokal dan efektif.
Ketua TP PKK Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, menjelaskan bahwa Rakerda ke-10 ini bertema “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas.” Ia menuntut agar PKK mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Harneli mendorong pengurus di semua level untuk lebih inovatif, termasuk dalam mencari sumber pendanaan melalui kerja sama dan dana CSR, mengingat variasi anggaran daerah. Ia juga meminta kabupaten dan kota untuk lebih memperhatikan alokasi anggaran PKK hingga tingkat kecamatan agar program-program bisa berjalan optimal.
Ketua Pelaksana, Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa Rakerda ini berfungsi sebagai forum konsolidasi antara PKK provinsi dan kabupaten/kota. Agenda utamanya mencakup evaluasi program tahun sebelumnya, penyelarasan rencana kerja dengan kebijakan pusat dan daerah, penguatan kelembagaan, penetapan strategi prioritas, serta perumusan rekomendasi untuk tindak lanjut di lapangan. Staf Ahli TP-PKK Sumbar, Ny. Dianita Maulin Vasco, juga turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, Gerakan PKK Sumbar 2025 tidak hanya tentang kegiatan rutin, tetapi juga tentang membangun jaringan sosial yang kuat. Dengan fokus pada nagari, gerakan ini berpotensi mengubah cara masyarakat Sumatera Barat menghadapi tantangan masa depan. Partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk tokoh adat dan pemerintah daerah, akan memastikan bahwa program-program ini tidak hanya direncanakan dengan baik, tetapi juga diimplementasikan secara efektif.
Secara keseluruhan, pembukaan Rakerda ini menandai langkah penting dalam memperkuat peran PKK di Sumatera Barat. Dengan penekanan pada aktivitas hingga nagari, gerakan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut tentang perkembangan program PKK, masyarakat dapat mengikuti pembaruan dari Dinas PMD Sumbar atau TP PKK setempat. Acara seperti ini juga membuka peluang untuk kolaborasi lebih luas, termasuk dengan sektor swasta, untuk mendukung inisiatif sosial yang berkelanjutan.
