Salingka Media – Tepat pada Jumat (12/9), suasana di Gedung DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solsel) menjadi saksi bisu dari luapan kekhawatiran ratusan guru honorer. Mereka datang bukan untuk berdemonstrasi, melainkan untuk mencari titik terang atas nasib yang menggantung. Kedatangan mereka ini dalam rangka rapat kerja gabungan bersama anggota dewan dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Tuntutan utama mereka hanya satu: kepastian. Mereka berharap proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) segera menemui kejelasan.
Para guru honorer Solok Selatan ini merasa terombang-ambing oleh ketidakpastian administratif yang menghambat masa depan mereka. Terutama bagi 123 guru yang masuk kategori P1 dan 34 guru kategori 2 (K2). Berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024, seharusnya ada 49 formasi P3K yang bisa diisi oleh mereka. Namun, kenyataannya pahit. Dari 49 guru K2 yang seharusnya diusulkan, hingga kini baru 15 orang yang sudah mendapat kejelasan NIP. Sisanya, 34 orang, masih terkatung-katung tanpa kejelasan. Nasib guru honorer Solok Selatan yang belum diusulkan ini menjadi pertanyaan besar.
Situasi ini semakin rumit dengan adanya guru honorer dan operator sekolah yang telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi kini tidak lagi difungsikan dalam kegiatan belajar mengajar. Status mereka yang tidak jelas menambah daftar panjang persoalan yang harus diselesaikan. Kedatangan mereka ke DPRD ini menjadi puncak dari keresahan yang telah menumpuk.
Pertemuan yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB itu diawali dengan kedatangan para guru sejak pukul 08.00 WIB. Ruang sidang DPRD Solok Selatan dipenuhi oleh wajah-wajah penuh harap. Rapat kerja ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solsel, menunjukkan bahwa persoalan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Sejak awal, suasana rapat berjalan alot. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari desakan percepatan pengusulan hingga permohonan agar ada solusi konkret bagi mereka yang belum terakomodasi. Keresahan ini memuncak saat salah satu perwakilan guru honorer, Retno Wulandari, menyampaikan tuntutan tegas. “Kami meminta hingga akhir September 2025 ini sudah ada kejelasan terkait pengusulan NIP untuk kami yang telah lulus dan pengusulan formasi untuk rekan kami lainnya. Karena awal Oktober merupakan batas akhir pengusulan ke BKN,” tegas Retno.
Pernyataan Retno menjadi penekanan bahwa batas waktu yang ditetapkan BKN semakin dekat, sementara proses di tingkat daerah masih berjalan lamban. Kondisi ini membuat para guru semakin cemas. Rapat sempat diskors sementara pada pukul 11.40 WIB untuk memberikan kesempatan kepada para peserta melaksanakan ibadah salat Jumat. Setelah jeda singkat tersebut, rapat kembali dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB dengan harapan menemukan titik temu.
Perjuangan ratusan guru honorer Solok Selatan ini menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapi sistem pendidikan di banyak daerah. Di satu sisi, pemerintah berupaya memperbaiki kesejahteraan guru melalui program P3K, namun di sisi lain, birokrasi yang lamban kerap menjadi hambatan. Kasus di Solok Selatan ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, DPRD, dan BKN agar hak-hak para guru honorer terpenuhi.
Hingga berita ini ditulis, proses hearing di ruang sidang DPRD Solok Selatan masih berlangsung. Meskipun prosesnya penuh tantangan, semangat para guru honorer ini tidak luntur. Mereka berjuang demi masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kualitas pendidikan di Solok Selatan. Hasil akhir dari pertemuan ini sangat dinantikan, dan semoga membawa angin segar bagi ribuan guru honorer di seluruh Indonesia yang menghadapi situasi serupa.
