Salingka Media, PADANG PANJANG – Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan prioritas utama bagi Pemko Padang Panjang. Pernyataan ini disampaikan saat ia mengikuti Sosialisasi Optimalisasi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat secara virtual pada Selasa (19/8/2025).
Wako Hendri Arnis, yang didampingi oleh Inspektur Kota Syahril dan Kepala BPKD Winarno dari Rumah Dinas Wali Kota, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung setiap langkah pencegahan dan penanganan kerugian daerah. Menurutnya, tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eka Putra, menekankan bahwa peran kepala daerah sangat krusial dalam menegakkan prinsip transparansi. Ia menjelaskan bahwa upaya penyelesaian kerugian negara tidak hanya sebatas tindakan korektif, melainkan juga harus dilengkapi dengan langkah-langkah pencegahan yang sistematis, salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan.
Ia berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara, prosedur, dan regulasi terkait penyelesaian kerugian. “Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sudarminto Eka Putra berharap kegiatan ini dapat memperkuat forum komunikasi antara pemerintah daerah, auditor, dan BPK. Dengan adanya komunikasi yang efektif, setiap persoalan keuangan dapat diselesaikan dengan tepat dan sesuai aturan yang berlaku.
Keterlibatan aktif Pemko Padang Panjang melalui kehadiran Wali Kota dalam sosialisasi ini mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Komitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas keuangan menjadi bukti nyata dari pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dengan bertanggung jawab.
