Gelombang protes besar-besaran kembali terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hari ini. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan untuk menyuarakan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan Bupati Pati, Sudewo. Aksi ini tetap berlangsung, bahkan setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% yang menjadi pemicu utama telah dibatalkan.
Koordinator Aliansi, Teguh Istyanto, menegaskan bahwa pembatalan PBB tidak lantas mengakhiri tuntutan mereka. Menurutnya, masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan serangkaian keputusan kontroversial lain, seperti kebijakan lima hari sekolah dan regrouping sekolah yang berpotensi merugikan guru honorer.
“Jika dua sekolah disatukan, pasti ada guru honorer yang kehilangan pekerjaan,” ungkap Teguh.
Selain itu, ia juga menyoroti kasus PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo yang dilakukan tanpa pesangon. Pihak rumah sakit beralasan efisiensi, namun di saat bersamaan justru merekrut karyawan baru.
Menjelang aksi, posko aliansi mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat. Teguh menyebutkan bahwa ribuan kardus air mineral telah terkumpul dan akan didistribusikan ke titik-titik kumpul massa di sekitar Alun-alun Pati. Diperkirakan, sekitar 100 ribu orang akan ambil bagian dalam demonstrasi ini, yang dianggap mewakili aspirasi warga.
Menghadapi potensi jumlah massa yang besar, Polresta Pati menerapkan skema pengamanan ketat. Sebanyak 2.684 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 14 polres jajaran, TNI, Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, hingga instansi terkait lainnya.
Kapolresta Pati, Kombes POl Jaka Wahyudi, menyatakan bahwa pengamanan akan dilakukan secara humanis dan profesional. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan komunikasi yang baik untuk memastikan situasi tetap terkendali. Petugas juga telah diinstruksikan untuk tidak reaktif terhadap provokasi dan mengedepankan tindakan persuasif.
Selain itu, Jaka mengimbau para peserta aksi untuk tidak membawa barang-barang terlarang seperti senjata tajam, minuman keras, atau bahan peledak. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan menyiagakan tim medis serta pemadam kebakaran guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Di sisi lain, Bupati Pati Sudewo menduga aksi ini ditunggangi oleh kepentingan politik. Ia merasa heran karena tuntutan utama, yaitu pembatalan kenaikan PBB dan pengembalian kebijakan enam hari sekolah, telah dipenuhi.
“Faktanya, aksi masih terus berjalan. Saya menyimpulkan ini bukan murni aspirasi, melainkan ada unsur politik di baliknya,” kata Sudewo.
Dugaan ini muncul setelah Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengungkapkan bahwa pembatalan kenaikan PBB tersebut merupakan perintah langsung dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sudaryono melalui media sosial, di mana ia juga mengajak warga Pati untuk menjaga kondusivitas menjelang perayaan HUT ke-80 RI.
