Salingka Media – Upaya serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya dalam menjaring calon aparatur sipil negara yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi menemui fakta yang cukup mengejutkan. Dari total 278 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjalani tes urine, ditemukan empat orang yang hasilnya terindikasi positif menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Kejadian ini segera memicu perhatian publik terhadap komitmen Pemkab dalam menciptakan birokrasi yang sehat. Hasil tes ini memastikan bahwa pemeriksaan integritas calon PPPK Dharmasraya Positif Narkoba menjadi langkah krusial dalam proses seleksi.
Tes urine wajib ini dilaksanakan di Auditorium Dharmasraya pada hari Kamis, 4 Desember 2025, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Leli Arni. Wabup hadir untuk memantau langsung proses pemeriksaan guna menjamin setiap prosedur berjalan dengan tertib dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan realisasi dari visi pemerintahan Bupati Annisa Suci Ramadhani dan Wabup Leli Arni untuk mengisi seluruh unit pelayanan publik dengan personel yang benar-benar bersih dan mampu menjunjung tinggi integritas.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ummu Azizah, membeberkan rincian hasil pemeriksaan yang vital ini. Dari empat calon yang terindikasi positif, tiga di antaranya diduga kuat melakukan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini membawa konsekuensi berat, di mana Ummu Azizah menegaskan bahwa ketiga individu tersebut berkemungkinan besar batal di-SK-kan atau dibatalkan pengangkatannya.
Namun, terdapat pengecualian untuk satu orang yang juga positif. Calon tersebut melampirkan surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa ia sedang menjalani pengobatan medis menggunakan obat yang mengandung NAPZA. Berdasarkan keterangan ini, proses pengangkatan bagi satu individu tersebut tetap akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nasib ketiga calon PPPK Dharmasraya Positif Narkoba lainnya kini berada di ujung tanduk, menunggu keputusan final yang akan menegaskan komitmen Pemkab.
Sejumlah pejabat tinggi daerah turut hadir mendampingi pelaksanaan tes ini, menandakan dukungan penuh terhadap proses seleksi yang ketat. Di antara yang hadir adalah Asisten Administrasi Umum Roni Puska, Kepala Badan Kesbangpol Bobby Perdana Riza, Kepala Dinas Kesehatan Yosta Defina, dan Plt. Kepala BKPSDM Ummu Azizah. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antarlembaga dalam menjamin kualitas calon aparatur.
Selain pelaksanaan tes, kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi penting mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Sawahlunto, Didit Bagus Wicaksono, memimpin sesi sosialisasi ini. Pesan utama yang ditekankan adalah pentingnya kesadaran individu dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif untuk mencegah penyalahgunaan zat terlarang. Langkah tes ini sendiri merupakan respons terhadap imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) untuk menjaring aparatur yang berkualitas, profesional, dan secara tegas bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Secara terpisah, Bupati Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa standar integritas dan profesionalisme menjadi acuan utama dalam pengangkatan calon PPPK. Bupati memastikan bahwa setiap aparatur yang terpilih harus mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal.
Pemkab Dharmasraya menyatakan memberikan perhatian khusus pada kesehatan fisik dan mental, serta disiplin para calon aparatur. Tujuan utama adalah memastikan bahwa setiap calon yang berhasil lolos seleksi benar-benar siap menghadapi tugas dan tanggung jawab berat di lingkungan pemerintahan. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya strategis Pemkab Dharmasraya untuk membangun birokrasi yang sehat, akuntabel, dan pada akhirnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang disediakan.
Pemerintah daerah memberikan penekanan yang kuat mengenai pentingnya seluruh calon mematuhi setiap aturan dan secara mutlak menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Tujuannya agar proses seleksi dan pengangkatan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kasus PPPK Dharmasraya Positif Narkoba ini menjadi bukti bahwa komitmen integritas ini diimplementasikan dengan sangat tegas.
