Salingka Media – Pemerintah daerah akhirnya resmi merealisasikan penyaluran Bantuan Pangan Pasaman Barat yang ditujukan kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat pada Jumat, 21 November 2024. Langkah strategis ini diambil oleh pemerintah setempat sebagai upaya konkret dalam menekan angka kerawanan pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok yang fluktuatif.
Peluncuran program yang sangat dinantikan oleh masyarakat ini dipusatkan di Kantor Camat Pasaman. Agenda tersebut menjadi simbol dimulainya distribusi logistik pangan secara serentak ke berbagai wilayah nagari. Hadir dalam peresmian tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Endang Rirpinta, yang mewakili pemerintah daerah, didampingi oleh perwakilan dari Perum Bulog Bukittinggi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Sosial, Camat Pasaman, serta petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan keseriusan sinergi lintas sektor dalam menangani isu kebutuhan dasar warga.
Dalam sambutan resminya, Endang Rirpinta menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar rutinitas pembagian sembako. Lebih dari itu, program ini adalah wujud kehadiran negara dalam memastikan dapur masyarakat tetap mengepul. Ia menekankan bahwa stabilitas sosial bermula dari terpenuhinya kebutuhan perut rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan tahun ini dan tahun mendatang.
Total penerima manfaat yang tercatat dalam data pemerintah daerah mencapai angka yang cukup masif, yakni sebanyak 29.062 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Data ini telah diverifikasi untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan atau masuk dalam kategori rentan secara ekonomi. Skema bantuan yang diberikan pun dirancang untuk memberikan dampak signifikan bagi pengeluaran rumah tangga.
Setiap keluarga penerima manfaat berhak mendapatkan paket komoditas berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulannya. Namun, ada kabar gembira bagi para penerima pada periode kali ini. Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan jatah dua bulan sekaligus, yakni untuk alokasi bulan Oktober dan November. Artinya, setiap PBP yang datang ke lokasi penyaluran akan langsung membawa pulang 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Kebijakan rapel ini dinilai lebih efisien dan memberikan stok pangan yang lebih memadai bagi keluarga penerima dalam menghadapi akhir tahun.
Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Pasaman Barat ini melibatkan kerja sama erat dengan Perum Bulog Bukittinggi. Bulog bertindak sebagai penyedia komoditas sekaligus transporter yang memastikan kualitas beras dan minyak goreng tetap terjaga hingga sampai ke tangan warga. Keterlibatan Bulog menjamin bahwa standar pangan yang didistribusikan layak konsumsi dan sesuai dengan spesifikasi pemerintah.
Untuk memastikan kelancaran distribusi di lapangan, pemerintah tidak bekerja sendirian. Petugas TKSK di setiap kecamatan dikerahkan sebagai ujung tombak pengawasan dan pelayanan. Strategi distribusi juga dibuat lebih mendekat ke pemukiman warga. Sebanyak 82 titik salur telah disiapkan, yang tersebar langsung di masing-masing nagari. Pendekatan desentralisasi titik serah ini bertujuan untuk memangkas biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh penerima bantuan, sehingga mereka tidak perlu menempuh jarak jauh hanya untuk mengambil hak mereka.
Endang Rirpinta juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari camat hingga wali nagari. Ia meminta adanya pengawasan melekat terhadap jalannya penyaluran bantuan ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati agar tidak terjadi penyelewengan di lapangan. Wali nagari diminta proaktif memantau warganya dan memastikan data penerima sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Program ini diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi masyarakat Pasaman Barat. Dengan adanya subsidi pangan langsung berupa barang, pendapatan keluarga yang biasanya habis untuk membeli beras dan minyak dapat dialihkan untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti pendidikan anak atau kesehatan. Ini adalah efek domino positif yang diharapkan pemerintah dari intervensi sosial semacam ini.
