Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya sinergi dan penyatuan persepsi antar semua elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga perantau Minangkabau, demi tercapainya target pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Pernyataan ini disampaikan Mahyeldi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2026 yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernuran, Selasa (15/4/2025). Dalam kesempatan itu, ia juga menjabarkan arah kebijakan Sumbar yang akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2029 dan RPJPD Provinsi Sumbar 2025–2029.
“Keberhasilan dalam periode sebelumnya menjadi fondasi untuk mempercepat pencapaian pembangunan Sumbar yang adil dan maju, berbasis nilai agama dan budaya,” ujar Mahyeldi.
Fokus Pembangunan: Dari Pendidikan hingga Ekonomi Hijau
Dalam RKPD mendatang, Pemprov Sumbar menyoroti beberapa prioritas utama. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan posisi Sumbar sebagai lumbung pangan nasional, serta pengembangan ekonomi hijau. Selain itu, pembangunan berbasis nagari dan desa, serta penguatan peran UMKM dan sektor pariwisata kreatif turut menjadi bagian dari peta jalan pembangunan.
Sumbar juga menargetkan diri menjadi pusat perdagangan strategis di kawasan barat Indonesia. Infrastruktur berkeadilan dan tangguh terhadap bencana menjadi fokus penting, mengingat tingginya potensi risiko alam di wilayah ini.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Daerah
Musrenbang kali ini dihadiri berbagai tokoh dan pemangku kepentingan. Hadir secara virtual Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang menyampaikan arahan strategis tentang pentingnya memahami visi Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mendorong para kepala daerah membaca Paradoks Indonesia dan Solusinya, buku yang memuat gagasan pembangunan Presiden, agar program daerah sejalan dengan rencana nasional.
“Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi adalah tiga pilar yang harus diperkuat oleh pemerintah di semua level,” jelas Bima Arya. Ia juga mengapresiasi rendahnya angka kemiskinan di Sumbar yang mencapai 5,97 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 9,03 persen. Namun demikian, tingkat pengangguran dan angka stunting masih perlu mendapat perhatian serius.
Bappenas Soroti Ketahanan Iklim dan Reforma Agraria
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, dalam sesi presentasinya menyampaikan bahwa RKPD 2026 perlu memberi ruang pada isu-isu strategis nasional, seperti ketahanan pangan, energi, dan peningkatan produktivitas ekonomi. Khusus untuk Sumatera Barat, perhatian terhadap isu ketahanan iklim, mitigasi bencana, serta reforma agraria dianggap sangat mendesak untuk dimasukkan dalam agenda pembangunan tahun 2026.
“Setiap provinsi, termasuk Sumbar, perlu merujuk dengan cermat pada dokumen RPJMN 2024-2029, karena seluruh kerangka kerja dan indikator sudah diuraikan secara detail hingga ke tingkat kabupaten/kota,” ujar Medrilzam.