Salingka Media – Sebuah temuan mengejutkan baru-baru ini diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka menemukan bahwa sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bansos terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Data ini sontak menimbulkan keprihatinan serius, mengingat dana bantuan sosial seharusnya digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
Jumlah deposit yang mengalir ke rekening judi online dari para penerima bansos ini tidak main-main, mencapai Rp957 miliar dari 7,5 juta kali transaksi. Angka ini diungkapkan oleh Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam keterangannya kepada ANTARA di Jakarta pada Senin lalu. Natsir bahkan mengisyaratkan bahwa data ini berpotensi lebih besar lagi jika dilakukan pengembangan dan penelusuran lebih lanjut.
PPATK telah melakukan analisis mendalam dengan mencocokkan data NIK. Sebanyak 28,4 juta NIK penerima bantuan sosial disandingkan dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Dari proses ini, ditemukan ada 571.410 NIK yang identitasnya sama, artinya mereka adalah penerima bansos sekaligus pemain judi online. Temuan krusial inilah yang mendorong PPATK untuk menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Sinergi antara PPATK dan Kemensos ini berfokus pada satu tujuan utama: memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung secara efektif dan tepat sasaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil analisis rekening dari PPATK akan menjadi panduan vital bagi Kemensos. Ini sangat penting, terutama karena ada indikasi banyak rekening penerima bansos yang dormant atau tidak aktif bertransaksi selain menerima transfer dana bantuan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, secara terbuka menyampaikan permohonannya kepada PPATK untuk membantu menganalisis seluruh rekening penerima bansos. “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” kata Saifullah Yusuf. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir penyelewengan dan memastikan dana bansos benar-benar sampai kepada yang berhak.
Saifullah Yusuf juga melaporkan progres penyaluran bansos hingga 1 Juli 2025. Total lebih dari Rp20 triliun telah disalurkan kepada belasan juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya, Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM (80,49% dari kuota) dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara itu, bansos sembako telah menjangkau lebih dari 15 juta KPM (sekitar 84,71% dari target), senilai Rp9,2 triliun. Ada juga tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan untuk penebalan bansos yang menyasar 18,3 juta KPM, dengan Rp6,19 triliun di antaranya sudah tersalurkan kepada 15 juta KPM.
Temuan miris bahwa ratusan ribu penerima bansos terlibat judi online ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk terus memperketat pengawasan dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan dana publik.