Salingka Media, MENTAWAI -Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Penanggulangan Daerah Tertinggal yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal di Sumbar, dan Pemerintah Daerah Tertinggal.
Pemerintah Provinsi Sumatera, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, bertempat di Aula Kantor Bappeda Mentawai, Kamis (29/2/2024).
Gubernur menegaskan, pengentasan status daerah tertinggal menjadi prioritas utama agenda pembangunan Sumbar.
“Berkat dukungan kuat pemerintah pusat melalui pendanaan dan kebijakan strategis, agenda pengentasan daerah tertinggal menjadi katalis penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Mentawai,” ujar Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.
Gubernur menyatakan, berdasarkan data Indeks Desa Berkembang (IDM) tahun 2023, Mentawai saat ini belum ada atau 0 Desa Sangat Tertinggal, kemudian 8 Desa berstatus Tertinggal, 22 Desa berstatus Berkembang, 10 Desa berstatus Maju, dan 3 Desa berstatus Mandiri.
Data tersebut menunjukkan kemajuan melalui peningkatan jumlah desa yang berstatus maju.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang melalui Kementerian Perhubungan telah membangun Bandara Mentawai (BUM) sebagai pengganti Bandara Rokot.
Namun pengoperasian BUM tetap perlu direalisasikan agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan di Mentawai.
“Untuk itu tentunya diperlukan kolaborasi semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Mentawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, hingga instansi vertikal yang ada di Sumbar. Jadi, kehadiran BUM benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung mitigasi penanggulangan bencana,” kata Gubernur lagi.
Humasumbar