Salingkamedia.com, Jepang – Pengadilan Jepang telah memanggil pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un untuk menghadapi tuntutan kompensasi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Tuduhan itu dilayangkan warga etnis Korea di Jepang yang mengaku menderita pelanggaran HAM di Korea Utara setelah bergabung dengan program pemukiman yang menggambarkan negara itu sebagai “Surga di Bumi.”
Pengadilan Jepang memanggil Kim Jong-Un. Kim Jong-Un diperkirakan tidak akan hadir dalam pengadilan yang akan digelar pada 14 Oktober mendatang. Namun, keputusan hakim untuk memanggil Kim Jong-Un disebut merupakan contoh langka bahwa kepala pemerintahan negara lain tidak diberi kekebalan kedaulatan.
Pengacara korban, Fukuda Kenji, mengatakan kelima kliennya menuntut masing-masing ¥100 juta sebagai kompensasi dari Korea Utara atas pelanggaran HAM yang mereka derita di bawah program pemukiman kembali.
Sekitar 93.000 etnis Korea di Jepang dan anggota keluarga mereka pergi ke Korea Utara beberapa dekade lalu karena janji akan kehidupan yang lebih baik. Keputusan itu diambil lantaran banyak yang menghadapi diskriminasi di Jepang sebagai etnis Korea.
Setelah tiga tahun melakukan diskusi praperadilan, pengadilan akhirnya setuju untuk memanggil Kim Jong-un ke sidang pertama pertengahan Oktober.
Fukuda mengatakan dia tidak mengharapkan Kim Jong-Un muncul atau memberikan kompensasi meski diperintahkan pengadilan. Namun, dia berharap kasus itu dapat menjadi preseden untuk negosiasi masa depan antara Jepang dan Korea Utara dalam mencari tanggungjawab dan normalisasi hubungan diplomatik.
Kawasaki Eiko (79), seorang etnis Korea yang lahir dan besar di Jepang, berusia 17 tahun ketika dia meninggalkan Jepang pada 1960, setahun setelah Korea Utara memulai program repatriasi besar-besaran untuk membawa pulang orang Korea dari luar negeri.
Program ini berjalan hingga 1984. Banyak dari mereka berasal dari Korea Selatan.
Pemerintah Jepang kala itu juga menyambut baik program tersebut. Pasalnya, saat itu mereka memandang etnis Korea sebagai orang luar, dan pemerintah juga membantu mengatur transportasi mereka ke Korea Utara.