Los Angeles, sebuah kota yang telah lama dikenal sebagai surga migran di Amerika Serikat, kini menghadapi gejolak tak terduga. Kebijakan imigrasi ekstrem dari pemerintahan Presiden Trump telah mengubah lanskap harmonis ini menjadi ‘neraka’ yang penuh ketegangan, memicu demonstrasi massal dan bentrokan sengit di jalanan. Situasi yang sebelumnya damai kini digantikan oleh kekacauan, menguji fondasi kota yang sangat beragam ini.
Gelombang protes besar mulai pecah pada Sabtu (7/6) di seluruh Los Angeles. Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap tindakan razia imigrasi yang dilakukan oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di berbagai wilayah kota. Operasi penegakan hukum ini, yang merupakan bagian dari kebijakan agresif pemerintahan Trump terhadap imigran, dianggap sebagai ancaman langsung terhadap komunitas migran yang telah lama menetap dan berkontribusi pada kota ini.
Respons Presiden Trump terhadap demonstrasi tersebut justru memperparah situasi. Ia memerintahkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS untuk mengerahkan setidaknya 2.000 personel keamanan tambahan. Pasukan ini mencakup personel Kepolisian Los Angeles dan bahkan Pasukan Garda Nasional, yang secara fundamental berada di bawah wewenang Gubernur California. Pengerahan kekuatan besar ini dianggap sebagai upaya untuk meredam protes secara paksa, alih-alih mencari solusi damai.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Bentrokan fisik terjadi antara para pengunjuk rasa dan aparat keamanan yang berupaya membubarkan aksi. Adegan-adegan mencekam pun mewarnai jalanan Los Angeles, di mana mayoritas pedemo adalah para migran dari berbagai negara. Insiden ini mencerminkan eskalasi serius dari kebijakan imigrasi yang kontroversial.
Menurut laporan dari CNN, Los Angeles merupakan salah satu kota paling beragam di AS, dengan populasi migran mencapai sekitar 1,35 juta jiwa. Data dari pemerintah kota Los Angeles tahun 2024 menunjukkan bahwa satu dari tiga penduduk kota adalah migran, sebuah proporsi yang menyoroti peran sentral komunitas migran dalam struktur sosial dan ekonomi kota. Bersama dengan New York, Los Angeles dikenal sebagai “surga para migran” karena kebijakan pemerintah lokalnya yang membatasi kerja sama dengan otoritas imigrasi federal. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada para imigran yang rentan.
Kebijakan imigrasi di setiap kota besar di AS memang berbeda-beda. Los Angeles, yang telah mendeklarasikan diri sebagai kota perlindungan sejak November lalu, telah mengesahkan resolusi yang melarang seluruh aparat kota, termasuk pegawai pemerintahan, untuk terlibat dalam penegakan hukum imigrasi. Undang-undang kota ini juga melarang pembagian data secara langsung maupun tidak langsung dengan otoritas imigrasi federal. Namun, pemerintahan Trump secara terang-terangan berusaha mengusik upaya perlindungan ini dengan mengirimkan petugas imigrasi federal untuk melakukan razia di Los Angeles.
Tindakan Trump yang memerintahkan razia dan pengerahan Pasukan Garda Nasional untuk meredam demonstrasi memicu kemarahan keras dari Gubernur California, Gavin Newsom. Newsom menilai bahwa pengerahan pasukan tersebut justru menambah panas situasi dan menjadi pemicu utama kerusuhan.
“Saya secara resmi meminta Pemerintahan Trump membatalkan pengerahan pasukan yang melanggar hukum di daerah Los Angeles dan mengembalikan area ini ke komando saya,” tegas Newsom melalui akun X-nya. Ia menambahkan, “Kita tak punya masalah sampai Trump ikut campur.”
Dalam surat resminya, Newsom menyatakan bahwa tindakan Trump merupakan “pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara bagian.” Ia menuduh Trump sengaja memprovokasi ketegangan dengan mengerahkan Pasukan Garda Nasional tanpa konsultasi dan persetujuan yang semestinya. Newsom mendesak Trump untuk segera membatalkan perintah pengerahan tersebut. “Oleh karena itu, kami meminta Anda untuk segera membatalkan perintah Anda dan mengembalikan Garda Nasional ke pemegang kendali yang sah Negara Bagian California, akan dikerahkan jika diperlukan,” pinta Newsom, menegaskan kembali hak negara bagian untuk mengelola pasukannya sendiri.