Salingkamedia – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan anggaran publikasi dan kerja sama dengan media cetak, elektronik, serta media siber. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi dari Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang di ruang Komisi III DPRD Kota Padang, Senin (18/11/2024).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan PJKIP dipimpin oleh Yuliandri Chandra, didampingi Sekretaris Arief Budiman dan Penasehat Zamri Yahya. Di pihak DPRD, Muharlion didampingi Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, Jupri Makdang, serta tim dari Sekretariat DPRD, termasuk Kasubag Humas Suzi Helda dan Fahmi.
Ketua PJKIP Kota Padang, Yuliandri Chandra, menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan DPRD Kota Padang menerima audiensi ini. Ia juga menegaskan kesiapan PJKIP untuk berkolaborasi dalam mendukung kemajuan Kota Padang, terutama dalam publikasi kegiatan kedewanan.
Pembahasan Soal Kerja Sama Media
Dalam pertemuan tersebut, isu kerja sama media menjadi topik yang hangat. Hendri Gunawan dari Mimbar-MinangNews.com menyoroti pentingnya pemerataan kerja sama yang adil, sementara Penasehat PJKIP, Zamri Yahya, mengusulkan agar syarat kerja sama media tidak mempersulit media lokal.
“Syarat kerja sama sebaiknya tidak memberatkan. Jika pimpinan redaksi telah memiliki sertifikasi wartawan utama atau madya, itu sudah cukup untuk memenuhi kualifikasi,” ujar Zamri. Ia mencontohkan kebijakan di Bali, di mana syarat utama adalah sertifikasi pimpinan redaksi tanpa keharusan terdaftar di Dewan Pers.
Zamri juga mengingatkan pentingnya menjaga pemerataan dan keadilan dalam kontrak kerja sama. “Satu pimpinan redaksi bersertifikasi hanya boleh mengajukan satu media untuk kerja sama. Ini demi menciptakan persaingan yang sehat dan pemerataan,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kota Padang sebelumnya pernah menjadi contoh dalam hal publikasi, dengan anggaran untuk berbagai kegiatan seperti pariwara, liputan lapangan, kunjungan komisi, dan reses. Namun, belakangan anggaran tersebut justru merosot, menyisakan hanya anggaran pariwara.
Muharlion: Publikasi Adalah Kebutuhan Penting
Menanggapi masukan ini, Muharlion menegaskan bahwa publikasi merupakan kebutuhan strategis agar masyarakat dapat memahami kinerja anggota dewan dengan lebih baik.
“Kami tidak ingin masyarakat berpikir bahwa anggota dewan hanya sibuk melakukan perjalanan dinas. Publikasi ini penting untuk menunjukkan hasil kerja kami,” ujar Muharlion.
Muharlion meminta Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Padang untuk mendata media yang ingin bekerja sama, dengan catatan media tersebut memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. “Soal anggaran, kami di pimpinan DPRD yang akan memperjuangkannya. Ini adalah kebutuhan penting bagi transparansi kinerja dewan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa anggaran publikasi akan dibahas secara khusus bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) dan bagian kehumasan. “Ajukan kebutuhan anggarannya, nanti kita bahas bersama,” pungkas Muharlion.