Salingka Media, Pasaman Barat – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat berharap Bandara Perintis Laban Kapa bisa diaktifkan kembali.
“Sebab dengan aktifnya Bandara Laban bisa menjadi transportasi alternatif pendistribusian logistik jika Pasaman Barat terisolir saat bencana terjadi,” kata Kepala BPBD Pasaman Barat Armi Nindel didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan Bencana, Zulkarnain menjawab pertanyaan wartawan sumbarsatu, Selasa (9/5/2023).
Dia menyebut, Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah rawan bencana seperti gempa, tsunami, longsor, banjir, gunung meletus, puting beliung dan sebagainya yang sulit diprediksi. Oleh karena itu lari dari daerah bencana tidak mungkin, tetapi upaya pemerintah adalah berusaha mengurangi resiko bencana agar tak terjadi banyak korban.
Selain meminta mengaktifkan Bandara Laban ke pihak terkait Dinas Perhubungan Pasbar, ia juga berharap pemerintah dapat membangun jalur evaluasi di sepanjang pantai Pasaman Barat yang panjang pantainya 152 km yang berada pada Nagari Mandiangain, Nagari Sasak, Nagari Sikilang, Nagari Sikabau, dan Nagari Aia Bangis.
‘Pesisir ini rawan dilanda tsunami akibat gempa. Kawasan pantai itu dihuni oleh penduduk sekitar 40.000 jiwa,” terang Zulkarnain.
Menurut Zulkarnain, pentingnya diaktifkan Bandara Laban dan pembangunan jalan evakuasi sudah berdasarkan kajian risiko bencana BPBD Pasaman Barat dengan tim teknis dan perguruan tinggi.
Tahun ini pihak BPBD akan melaksanakan program pemasangan papan menunjuk arah jalur evaluasi tsunami di dua titik yg merupakan tempat wisata di Pasaman Barat, yaitu Nagari Tanah Koto Tinggi Sikabau dan Nagari Sasak tepat di kawasan objek wisata Pohon Seribu.
Pihaknya saat ini, juga sedang menyusun perencanaan dokumen kajian risiko bencana, yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP).
Adapun kajian rawan bencana di Pasaman Barat yakni sebanyak 11 jenis kebencanaan yakni, gempa, tsunami, banjir, longsor, gunung meletus, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, kebakaran hutan lahan, angin puting beliung, cuaca eksrem, gelombang eksrim/ abarasi pantai, akan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan guna mengurangi resiko bencana.
Artinya dengan adanya dokumen Kawasan Rawan Bencana (KRB) itu kita akan tahu memetakan wilayah rawan bencana pada 11 kecamatan untuk menentukan kebijakan arah pemerintah daerah dalam pencegahan bencana di Pasaman Barat.
“Insyaalah Juni ini dokumen itu telah selesai dan bakal diajukan kepada pihak yang berkompeten,” jelas Zulkarnaini.
Penyinggung keberadaan alat pendeksi tsunami pada 9 titik yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, Zulkarnain mengakui memang sudah tidak aktif lagi.
“Alat itu adalah milik BPBD Provinsi dan pemeliharaannya juga berapa pada BPBD Provinsi Sumbar dan telah kita koordinasikan,” kata Zulkarnaini.
Berbicara soal keberadaan selter Padang Harapan, Jorong Maligi, Jorong Sikilang Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sedang dalam pengerjaan.
Lebih jauh Zulkarnain menyebutkan, BPBD berdasarkan Pemendagri No 101/ 2018 tentang Urusan Kebencanaan, BPBD mempunyai tiga standar pelayanan minimal (SPM), yakni pelayanan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapasiagan, dan evakuasi terhadap nencana alam.
Di samping BPBD sebagai pemangku pelayanan standar minimal juga sebagai penunjang bagi OPD teknis terkait dalam penanganan kebencanaan.
“Oleh karenanya penanganan kebencanaan diperlukan sinergitas antar OPD dan stakeholder terkait guna membangun sarana pengurangan risiko bencana,” imbuh Zulkarnain lelaki bertubuh jangkung ini. (andro)