Salingka Media – Pemerintah Filipina akhirnya mengambil langkah nyata untuk menghormati tradisi umat Muslim di negaranya. Presiden Ferdinand Marcos Jr telah menandatangani sebuah undang-undang penting yang mewajibkan penyelenggaraan pemakaman layak dan segera bagi warga Muslim—sesuai dengan ketentuan Islam yang mengharuskan jenazah dimakamkan secepat mungkin.
Penandatanganan dilakukan pada 11 April lalu dan aturan tersebut sudah resmi diunggah ke lembaran negara di awal pekan ini. Tidak banyak yang tahu, tapi keputusan ini merupakan salah satu bentuk pengakuan atas keberagaman di Filipina, negara yang mayoritas penduduknya menganut Katolik.
Di bawah aturan baru ini, pemakaman harus dilakukan tanpa perlu menunggu surat keterangan kematian. Proses pelaporan kematian juga diatur: keluarga atau pihak yang mengurus pemakaman wajib melapor dalam waktu 14 hari ke petugas kesehatan setempat. Nantinya, petugas akan memverifikasi penyebab kematian serta menerbitkan surat keterangan kematian secara resmi.
“Untuk menghormati ritual Islam, jenazah warga Muslim harus segera diserahkan dalam waktu 24 jam oleh rumah sakit, klinik, rumah duka, penjara, atau fasilitas lain yang menangani jenazah,” bunyi isi undang-undang tersebut. Aturan ini hadir sebagai solusi atas kendala yang selama ini dihadapi masyarakat Muslim, yang sering kali harus berhadapan dengan prosedur administratif yang lamban.
Tak hanya itu, undang-undang ini juga memberikan sanksi tegas bagi pihak yang menolak menyerahkan jenazah hanya karena alasan biaya rumah sakit yang belum lunas atau alasan tak berdasar lainnya. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada hukuman penjara antara satu hingga enam bulan serta denda berkisar 50.000 hingga 100.000 peso Filipina.
Sekilas tentang demografi, lebih dari 86 persen warga Filipina adalah penganut Katolik Roma. Minoritas Muslim, meski hanya sekitar 4 persen, memiliki tradisi yang kuat terutama di wilayah Mindanao, Sulu, dan Palawan. Sisanya tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dengan kepercayaan berbeda, yang turut memperkaya keragaman budaya di negara kepulauan ini.
Langkah pemerintah ini dianggap sebagai angin segar bagi komunitas Muslim, yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam urusan pemakaman. Mengingat masyarakat Filipina terdiri dari beragam kepercayaan, aturan ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan tradisi mereka tanpa kendala administratif yang memberatkan.
Sebagai catatan, keputusan ini juga mencerminkan semangat inklusivitas di tengah masyarakat Filipina yang beragam, serta komitmen pemerintah dalam menghormati hak-hak setiap warganya, tanpa memandang mayoritas atau minoritas.