Pelantikan Lee Jae-myung sebagai Presiden ke-14 Korea Selatan pada 4 Juni 2025 menandai sebuah babak baru yang penuh warna dalam sejarah politik bangsa. Kemenangannya bukan sekadar transisi kekuasaan biasa; ia adalah puncak dari sebuah perjalanan hidup yang dramatis, dari seorang anak miskin yang bekerja di pabrik hingga menjadi orang nomor satu di Istana Biru (Blue House). Kisah hidupnya ini menjadi fondasi utama dari daya tarik populis dan arah kebijakannya.
Kenaikan Lee terjadi setelah periode turbulensi politik luar biasa yang berpuncak pada pemakzulan pendahulunya, Yoon Suk Yeol. Momen krusial ini terjadi setelah deklarasi darurat militer yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Desember 2024. Lee, sebagai pemimpin oposisi saat itu, berdiri di garis depan menentang langkah tersebut, sebuah peran yang secara signifikan mendongkrak popularitasnya dalam pemilu cepat yang mengikutinya.
Kini, sebagai pemimpin, Lee Jae-myung dihadapkan pada dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia adalah seorang liberal vokal yang memperjuangkan kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, kariernya dibayangi oleh serangkaian kontroversi hukum, termasuk beberapa persidangan kasus korupsi yang ditangguhkan begitu ia terpilih. Sosoknya yang polarisasi ini—dipuja sebagai pahlawan rakyat sekaligus dicurigai sebagai populis berbahaya—menjadikan kepemimpinannya salah satu yang paling dinanti sekaligus paling dikhawatirkan dalam sejarah modern Korea Selatan.
Masa Kecil yang Menempa Karakter
Lahir dalam kemiskinan ekstrem di Andong pada 1963, kehidupan awal Lee Jae-myung jauh dari gemerlap panggung politik. Sebagai anak kelima dari tujuh bersaudara, ia terpaksa meninggalkan bangku sekolah menengah untuk bekerja di berbagai pabrik di Seongnam. Di sanalah ia merasakan kerasnya kehidupan; lengannya hancur oleh mesin press, meninggalkan cacat permanen. Pengalaman pahit inilah yang menjadi kompas moral dan bahan bakar utama yang mendorongnya terjun ke dunia hukum dan politik.
Dengan tekad baja, ia berhasil lulus ujian kesetaraan dan akhirnya meraih beasiswa penuh untuk belajar hukum di Universitas Chung-Ang. Setelah lulus ujian advokat, ia mendedikasikan dirinya sebagai pengacara hak asasi manusia, membela mereka yang terpinggirkan—korban kecelakaan industri dan warga yang tergusur. Jalan hidup ini memberinya keaslian yang jarang dimiliki politisi lain, di mana kebijakannya melawan ketidakadilan dan korupsi berakar dari pengalaman pribadi.
Tangga Politik: Dari Walikota hingga Panggung Nasional
Perjalanan politik Lee dimulai dengan beberapa kegagalan sebelum akhirnya terpilih sebagai Walikota Seongnam pada tahun 2010. Di sinilah ia mulai membangun reputasinya sebagai administrator yang tegas dan inovatif. Ia berhasil melunasi utang kota yang besar dan meluncurkan kebijakan kesejahteraan yang menjadi ciri khasnya, seperti seragam sekolah gratis dan “dividen pemuda”—sebuah bentuk pendapatan dasar universal (UBI) bagi kaum muda Seongnam. Kebijakan populisnya ini menarik perhatian nasional dan membentuk citranya sebagai pembela rakyat kecil.
Kesuksesannya berlanjut saat ia terpilih sebagai Gubernur Gyeonggi, provinsi terpadat di Korea Selatan, pada 2018. Kepemimpinannya diuji selama pandemi COVID-19, di mana tindakan tegasnya mendapat pujian luas. Ia juga terus bereksperimen dengan kebijakan berbasis data untuk melayani publik. Namun, ambisinya tidak berhenti di tingkat provinsi. Setelah kalah tipis dalam pemilihan presiden 2022 dari Yoon Suk Yeol, ia tetap menjadi figur sentral di panggung politik sebagai pemimpin Partai Demokrat.
Momen Penentu: Krisis Darurat Militer dan Serangan di Busan
Dua peristiwa dramatis mengukuhkan posisinya. Pertama, pada Januari 2024, ia selamat dari upaya pembunuhan saat seorang pria menusuk lehernya di kota Busan. Serangan ini menyoroti betapa terpolarisasinya politik Korea Selatan dan memperkuat narasi tentang dirinya sebagai seorang “penyintas”.
Kedua, dan yang paling krusial, adalah perannya selama krisis darurat militer Desember 2024. Saat Presiden Yoon mengumumkan darurat militer, Lee dengan sigap memerintahkan semua anggota parlemen dari partainya untuk berkumpul di Majelis Nasional. Aksi heroiknya yang disiarkan langsung saat ia melompati pagar untuk masuk ke gedung parlemen yang terkepung menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme. Ia berhasil memimpin pemakzulan Yoon, sebuah langkah yang membawanya langsung ke kursi kepresidenan.
Agenda Sang Presiden: Ekonomi, Persatuan, dan Diplomasi Pragmatis
Sebagai presiden, Lee Jae-myung menempatkan ekonomi sebagai prioritas utamanya. Ia berjanji akan membentuk satuan tugas darurat untuk melawan resesi dan meningkatkan belanja pemerintah. Kebijakan andalannya seperti UBI dan investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI) menjadi agenda utama, meskipun diimbangi dengan janji untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
Di dalam negeri, ia menyerukan persatuan dan diakhirinya polarisasi politik. Namun, janjinya untuk menginvestigasi tuntas para pelaku di balik dekrit darurat militer menciptakan sebuah tantangan: bagaimana menyeimbangkan penegakan keadilan dengan upaya rekonsiliasi nasional.
Dalam kebijakan luar negeri, Lee mengadopsi pendekatan “diplomasi pragmatis”. Ia menegaskan bahwa aliansi dengan Amerika Serikat adalah fondasi, namun juga berupaya membuka kembali dialog dengan Korea Utara dan memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Ia harus lihai menavigasi tantangan dari kebijakan “America First” Donald Trump serta sengketa historis dengan Jepang.
Tantangan Terbesar: Belenggu Kasus Hukum
Meskipun kini menduduki jabatan tertinggi, awan gelap masih menggelayut di atas kepresidenan Lee. Ia menghadapi setidaknya lima persidangan pidana terpisah terkait tuduhan korupsi, pelanggaran pemilu, dan penyalahgunaan wewenang yang berasal dari masanya sebagai walikota dan gubernur.
Menurut konstitusi Korea Selatan, seorang presiden memiliki imunitas dari tuntutan pidana selama menjabat, kecuali untuk kasus pemberontakan atau pengkhianatan. Akibatnya, persidangannya kini ditangguhkan. Namun, status hukum yang belum terselesaikan ini menjadi titik lemah terbesarnya. Oposisi menuduhnya menggunakan kekuasaan untuk menghindari keadilan, sementara pendukungnya yakin bahwa semua tuduhan itu bermotif politik.
Warisan di Persimpangan Jalan
Lee Jae-myung adalah cerminan dari dinamika dan ketegangan masyarakat Korea Selatan saat ini. Perjalanannya memberikan harapan bagi mereka yang merasa tertinggal, sementara gayanya yang konfrontatif dan tuduhan hukum yang melingkupinya menimbulkan kekhawatiran bagi yang lain.
Pertanyaan besarnya adalah, akankah ia dikenang sebagai seorang reformis transformatif yang berhasil mengatasi ketidaksetaraan dan memperkuat demokrasi? Atau akankah kepemimpinannya didominasi oleh kontroversi dan semakin memperdalam perpecahan bangsa? Jawabannya akan terungkap dalam lima tahun ke depan, dalam sebuah babak yang menjanjikan akan menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah Korea Selatan.